PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

JAKARTA,KOMPAS.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi Jakarta akan berakhir pada Kamis (13/8/2020).

PSBB transisi awalnya diberlakukan 5 Juni hingga 2 Juli 2020. Kemudian, Pemprov DKI memutuskan memperpanjang masa PSBB transisi selama 14 hari hingga 16 Juli.

Perpanjangan PSBB transisi dilakukan setelah Pemprov DKI melihat skor indikator pelonggaran.

PSBB transisi kembali diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing selama dua pekan, terhitung mulai 17 Juli sampai 30 Juli 2020 dan mulai 31 Juli hingga 13 Agustus 2020.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi, Pemprov DKI Belum Akan Buka Tempat Hiburan

Namun setelah beberapa kali melewati perpanjangan PSBB transisi, angka penyebaran Covid-19 di Jakarta masih tinggi.

Warga melihat PSBB transisi Jakarta bukan memberikan dampak baik, melainkan memperburuk kondisi pandemi Covid-19.

Ilham (31), warga Cibubur, Jakarta Timur menilai PSBB transisi harus diperpanjang. 

"Kalau begini mah harus diperpanjang lagi. Coba saja kalau dilihat di peta Covid Pemprov, hampir semua kecamatan zona merah," kata dia kepada Kompas.com.

Dia tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah atas kondisi ini. Menurut dia, warga juga masih kurang kesadaran akan bahaya Covid-19.

Seperti di lingkungan rumahnya, kata Ilham, masih banyak remaja hingga orang tua yang tidak pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah.

"Makanya itu, percuma PSBB dilonggarin kalau masyarakat kurang kesadaran. Pakai masker saja malas," ucap dia.

Baca juga: Covid-19 di Mata Wagub DKI, Dinilai Tidak Parah hingga Bantah Ada Zona Hitam di Jakarta

Begitu juga dengan Anas (27). Dia menilai, PSBB transisi layak diperpanjang. Bahkan seharusnya pemerintah kembali memberlakukan PSBB penuh seperti sebelumnya.

"Kalau perlu mah PSBB lagi aja seperti awal. Semua ditutup. Soalnya kalau menurut saya kondisi kita tidak layak untuk masuk ke era transisi," kata dia.

Di masa transisi ini, lanjut Anas, warga malah memanfaatkan kelonggaran yang diberi pemerintah untuk jalan-jalan atau melakukan hal tidak urgen di luar rumah.

Tidak hanya itu, beberapa fasilitas umum jadi ramai dan berpotensi jadi tempat penyebaran Covid-19.