Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

DEPOK, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok menyambut rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berkantor di Depok guna meninjau langsung penanganan Covid-19 di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Juru bicara gugus tugas, Dadang Wihana menyebut, selama ini pihaknya kesulitan berkoordinasi dengan wilayah sekitar.

Pemprov Jawa Barat disebut minim intervensi padahal pandemi Covid-19 terjadi lintas wilayah.

Baca juga: Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

"Kami mengetahui dan kami merasakan. Media komunikasi yang disediakan Provinsi ketika di awal-awal kasus, Maret, April, Mei itu media koordinasinya dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin," kata Dadang kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

"Tetapi memang kami merasakan selama dua bulan terakhir, ketika lonjakan kasus terjadi dan mayoritas Bodebek dalam zona merah, kehadiran provinsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi wilayah di Bodebek sangat minim," lanjut dia.

Sebagai informasi, wilayah Bodebek mengalami peningkatan signifikan kasus Covid-19 sejak awal Agustus lalu hingga sekarang.

Depok menjadi yang paling parah, dengan total laporan kasus positif Covid-19 sudah mencapai 4.239 kasus hingga kemarin, terbanyak di Jawa Barat maupun Bodebek.

Dari jumlah itu, 1.275 pasien masih dalam penanganan saat ini, sedangkan kapasitas rumah sakit di Depok disebut Ridwan Kamil "paling kritis" dengan keterisian lebih dari 80 persen.

Dadang mengeklaim, pihaknya selama ini harus berkomunikasi secara mandiri dengan wilayah-wilayah lain ketika hendak mengoordinasikan penanganan Covid-19.

"Kami merasakan, ketika menyusun kebijakan yang berhubungan dengan daerah-daerah lain, kami lakukan koordinasi secara parsial," ujar Dadang.

"Kami koordinasi dengan Kabupaten Bogor, kami koordinasi dengan Kota Bogor, kami koordinasi dengan Bekasi, kami koordinasikan dengan Jakarta. Bahkan, kami langsung mengakses ke pemerintah pusat dalam hal ini satgas pusat," lanjutnya.

Kehadiran yang ditunggu

Kehadiran Ridwan Kamil secara langsung untuk mengoordinasikan penanganan pandemi, kata Dadang, menjadi hal yang wajar dan sudah dinantikan sejak lama.

Ia mengeklaim, Depok sudah sejak beberapa waktu sebelumnya mengusulkan agar dibentuk satgas penanganan Covid-19 lintas wilayah, baik Jabodetabek, maupun Bodebek.

Baca juga: Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Apabila satgas khusus Jabodetabek sulit dibentuk karena lintas provinsi, pembentukan satgas khusus Bodebek menjadi alternatif yang paling logis karena sama-sama ada di bawah komando Gubernur Jawa Barat.

"Kita ketahui bahwa pandemi ini bukan urusan lokalitas daerah semata, tetapi urusan lintas kabupaten dan kota, lintas provinsi, dan bahkan lintas negara," kata Dadang.

"Maka dari itu, kalau menurut saya, ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban provinsi yang selama ini kami tunggu," tambahnya.