Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Kompas.com - 30/10/2020, 21:42 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Plt Bidang Penanggulangan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi menyebutkan, Wisma Makara Universitas Indonesia (UI) boleh dipakai sebagai lokasi khusus isolasi OTG Covid-19 di Depok.

Namun, masalahnya Wisma Makara UI sudah mundur dari calon kandidat lokasi khusus isolasi OTG Covid-19.

"Kami sudah komunikasi dengan BPBD-nya dan secara prinsip kami setuju, silakan saja dipakai Wisma Makara UI," kata Dody saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/10/2020).

"Kami semua sudah komunikasi dengan BPBD Kota Depok. Silakan saja digunakan dan kalau memang nanti sudah mendesak harus diisi, bisa paralel nanti dengan proses administrasi yang lain," jelasnya.

Baca juga: Wisma Makara UI Mundur sebagai Kandidat Tempat Isolasi OTG Covid-19 Depok

Pernyataan ini berkebalikan dengan pernyataan Pejabat Sementara Wali Kota Depok Dedi Supandi saat mengumumkan batalnya Wisma Makara UI sebagai lokasi khusus isolasi OTG Covid-19 di Depok.

Sepekan sebelumnya, Dedi menyinggung soal tarik-ulur perihal nomenklatur "wisma" yang disandang Wisma Makara UI, sedangkan lokasi isolasi khusus OTG Covid-19 yang diminta berstatus "hotel" bintang 2 atau 3.

Pihak Wisma Makara UI disebut khawatir perbedaan nomenklatur itu menimbulkan adanya masalah dalam hal pembayaran.

"Sampai dengan kurun waktu sekian pekan belum ada kesimpulan dari BNPB, sehingga mereka terjadi last business, dari aspek bisnis, pemerintahan, sementara kontrak tidak kunjung tiba," jelas Dedi, 13 Oktober lalu.

Baca juga: Wisma Makara UI Terganjal Nomenklatur untuk Tampung Pasien Covid-19 di Depok

Namun, BNPB disebut tak pernah menerapkan standar kaku mengenai nomenklatur.

Dody membantah bahwa perbedaan nomenklatur dapat mengganjal alih fungsi suatu tempat menjadi lokasi khusus isolasi OTG Covid-19.

Ia bilang, pemerintah hanya menetapkan kriteria umum, seperti lokasi yang memadai untuk mengisolasi OTG dan ketersediaan tenaga kesehatan serta pengamanan.

Ia memberi contoh, di Pulau Nias, lokasi isolasi OTG Covid-19 memakai hotel kelas melati, dan hal itu tak bermasalah selama kelayakannya dijamin oleh pemerintah setempat dan manajemen hotel bersedia.

"Nggak, nggak, nggak, nggak apa-apa. Itu kan hotel itu bintang 2 kalau di kota. Kalau di provinsi-provinsi lain yang juga nggak ada (hotel) bintang 3 atau 2 gitu yang penting disesuaikan," ujar Dody.

"Saya bilang, silakan saja kalau sudah ada yang siap, pakai saja dulu. Soal harga nanti paralel yang penting hotelnya bersedia," tegasnya.

Arahan dari BNPB agar pemerintah bekerja sama dengan hotel bintang 2 dan 3 sebagai lokasi khusus isolasi OTG Covid-19 sudah terbit sejak 15 September.

Hingga sekarang, belum ada satu pun hotel yang disulap menjadi lokasi khusus isolasi OTG Covid-19 di Depok.

Sebagai perbandingan, Kota Bekasi sudah lebih awal berhasil menyulap The Green Hotel menjadi lokasi isolasi.

Ketersediaan lokasi khusus isolasi OTG Covid-19 menjadi penting karena sekitar 4 dari 5 pasien Covid-19 di Depok isolasi mandiri di rumah, padahal di saat yang sama penularan virus corona di lingkungan keluarga sedang meningkat di Depok.

Hingga data terbaru diumumkan hari ini, Kota Depok masih mencatatkan diri sebagai wilayah dengan laporan kasus positif Covid-19 tertinggi di Jawa Barat dan Bodetabek, dengan total 7.116 kasus sejak Maret. Sebanyak 1.142 di antaranya masih ditangani saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com