Fraksi PSI Sebut Tak Ada Anggaran Pembangunan Rumah DP 0 di RAPBD 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengkritik anggaran pembangunan Rumah DP 0 yang tidak muncul dalam rapat pembahasan Kebijakan Anggaran Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2021.

Eneng yang merupakan anggota Fraksi Partai Soilidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan yang muncul justru anggaran pengadaan lahan tanpa ada pembangunan Rumah DP 0 yang dijanjikan Anies.

"Rumah DP 0 (anggaran) pembangunan tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus menerus yang kita sayangkan lahannya terus dibeli tapi tidak dibangun," ujar Eneng saat dihubungi melalui telepon, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: RAPBD DKI Jakarta 2021 Senilai Rp 81,4 Triliun, Prioritasnya Ada 6 Hal

Padahal, lanjut Eneng, janji Gubernur Anies Baswedan untuk membangun hunian dengan DP 0 rupiah dalam kurun waktu 5 tahun sebanyak 300.000 rumah.

Dia ragu target tersebut akan tercapai, karena di tahun keempat Anies, tidak ada pertumbuhan pembangunan rumah DP 0 Rupiah yang sampai 1 persen.

"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 aja belum tercapai," kata dia.

Realisasi program rumah DP 0 Rupiah tersebut juga sempat disoroti oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter Oktober lalu.

Dia mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 mencatat 5 juta warga DKI Jakarta belum memiliki rumah.

Baca juga: 8 Klaster Covid-19 di Rutan Jakarta, Terbanyak 62 Kasus Aktif di Rutan Polsek Penjaringan

"Tahun 2017 sekitar 5 juta tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak," kata dia.

Bahkan rusunami yang berada di Cengkareng Jakarta Barat masih banyak yang belum terisi. Dia menilai Dinas Perumahan DKI Jakarta juga gagal menjalankan program tersebut.

"Dinas Perumahan ini selaku yang menjalankan program ini kok kelihatannya santai-santai saja, ini sudah tiga tahun, tidak terasa. Jadi program DP 0 Rupiah ini menurut saya belum berhasil," kata dia.

Seperti diketahui, pembahasan KUA-PPAS DKI Jakarta 2021 dilakukan pembahasan bersama Komisi pada 16-17 November lalu di hotel kawasan Puncak, Jawa Barat.

Saat ini hasil pembahasan masih di tahap pembahasan dan belum ditentukan besaran jumlah RAPBD DKI Jakarta 2021 yang akan disetujui.