Ganjil Genap Belum Diterapkan, Polisi Akui Kerap Terjadi Kepadatan Lalu Lintas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditlantas Polda Metro Jaya telah mengevaluasi aturan sistem ganjil genap yang belum diberlakukan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar mengatakan, volume kendaraan meningkat semenjak ganjil genap tak berlaku di Jakarta.

"Volume kendaraan beberapa titik memang terjadi kepadatan arus lalu lintas. Karena memang kan aktivitas masyarakat sudah mulai ada yang diperbolehkan kembali," kata Fahri saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Kadishub DKI Pastikan Aturan Ganjil Genap Belum Diterapkan di Jakarta

Namun, Fahri tak menyebutkan persentase peningkatan kendaraannya.

Saat ini, kata Fahri, polisi lalu lintas telah melakukan upaya pencegahan kepadatan kendaraan seperti pengalihan dan penutupan arus.

"Meski tidak (gage) diterapkan kita melakukan upaya arus lalu lintas dengan pengalihan, penutupan arus lalu lintas dan sebagainya," katanya.

Fahri menegaskan, ganjil genap belum diterapkan untuk mencegah penularan Covid-19 yang kian masif, khususnya di angkutan umum.

Jika ganjil genap diterapkan, kata dia, bukan tidak mungkin malah menambah mobilitas warga di transportasi umum.

"Biasanya terjadi penambahan (gunakan angkutan umum) antara 6 sampai 11 persen. Khawatir akan terjadi penumpukan, makanya kita tidak menerapkan gage dulu," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memutuskan untuk memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Baca juga: Ini Alasan Polisi Belum Berlakukan Ganjil Genap di Jakarta

PSBB transisi diperpanjang selama 14 hari terhitung mulai 23 November hingga 6 Desember 2020 mendatang berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.100 Tahun 2020.

"Seperti diketahui bersama, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat atau emergency brake policy apabila terjadi kenaikan kasus secara signifikan atau tingkat penularan yang mengkhawatirkan sehingga membahayakan pelayanan sistem kesehatan," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).

Berdasarkan data-data epidemiologi selama penerapan PSBB masa transisi dua pekan terakhir, kondisi wabah Covid-19 di DKI Jakarta masih terkendali dan menuju aman.

"Akan tetapi, kita harus semakin waspada dan semakin disiplin dalam protokol kesehatan," kata Anies.

Anies juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan semakin memasifkan penegakkan aturan atas protokol kesehatan dan berharap masyarakat proaktif melapor bila mengetahui pelanggaran.

"Masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk melaporkan bila merasa terpapar atau bergejala. Ini adalah ikhtiar bersama. Kami tekankan kembali, tetap disiplin protokol kesehatan. Covid-19 masih ada," kata Anies.