Utak-atik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Ternyata Anggaran Kegiatan Sosialisasi Naik Dratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menampik adanya kenaikan gaji anggota dewan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021.

Menurutnya, gaji pimpinan dan anggota DPRD tidak akan naik selama tidak ada kenaikan gaji kepala daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota DPRD.

Faktanya, anggaran untuk RKT DPRD DKI Jakarta yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 berkisar di angka Rp 888,6 miliar, atau melonjak drastis dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 152,3 miliar.

Baca juga: Tepis Kenaikan Gaji, Ketua DPRD DKI: Hanya Penambahan Kegiatan

Pos anggaran baru

Berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2017, pimpinan dan anggota DPRD berhak mendapatkan sejumlah uang dan tunjangan yang dibagi ke dalam kategori uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Secara keseluruhan, pada tahun-tahun sebelumnya, ketua DPRD DKI mendapatkan gaji bersih senilai Rp 59 juta per bulan, sedangkan keempat wakilnya mengantongi gaji total Rp 110 juta dan 101 anggota lain mendapatkan total gaji Rp 111 juta per bulan.

Namun, berdasarkan dokumen RKT 2021 yang didapat oleh Kompas.com diketahui bahwa ada beberapa pos anggaran baru yang menyebabkan masing-masing pimpinan dan anggota DPRD DKI mengantongi pendapatan yang fantastis.

Di antaranya adalah kegiatan sosialisasi rancangan perda, yang dianggarkan sebesar Rp 40 juta per anggota per bulan; sosialisasi Peraturan Daerah sejumlah Rp 160 juta per anggota per bulan, dan sosialisasi kebangsaan senilai Rp 80 juta per anggota per bulan.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka, kegiatan tambahan ini penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan sosialisasi rancangan perda, misalnya, dilakukan lantaran banyak masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan perda.

Baca juga: Anggaran Sosialisasi Perda dalam Usulan RKT DPRD DKI Dinilai Pemborosan

"Selama ini kalau terkait masalah penyusunan perda ini kan kebanyakan dari akademisi, dari pakar, perwakilan ini, perwakilan itu, tidak pernah langsung dari masyarakat," kata Andyka, Rabu (2/12/2020).

Sementara terkait sosialisasi kebangsaan, menurutnya perlu dilakukan agar masyarakat Jakarta yang heterogen mampu memahami nilai-nilai kebangsaan.

"Sehingga ancaman disintegrasi bisa diminimalisir. Kami (akan) sampaikan kepada masyarakat pentingnya bingkai NKRI," ujarnya.

Dinilai sebagai pemborosan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyampaikan bahwa anggaran sosialisasi perda dan rancangan perda tersebut merupakan pemborosan anggaran.

"Anggaran berlebihan hanya akan membuang-buang uang saja, apalagi banyak kebutuhan lain yang lebih penting di tengah pandemi," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Menurut Lucius, kegiatan sosialisasi perda atau raperda tidak harus disampaikan dengan metode tatap muka karena sosialisasi dengan bentuk pertemuan fisik tidak efektif dan tidak efisien. Ia menyarankan DPRD DKI untuk memilih cara yang lebih efisien, seperti sosialisasi secara daring (dalam jaringan).

Selama ini, progres pembahasan raperda jarang ditampilkan baik di situs resmi maupun akun media sosial anggota DPRD DKI Jakarta.

"Yang paling penting bagaimana DPRD bisa mendokumentasikan dan mengemas informasi untuk dibagikan ke publik setiap saat." ucap Lucius.

Sosialisasi perda dan raperda semestinya juga bisa dilakukan bersamaan saat masa reses, tidak atas nama perseorangan. Dengan demikian, anggarannya bisa ditekan.

Baca juga: Berbagai Argumen Anggota DPRD DKI Naikkan Tunjangan, demi Rakyat hingga Takut Tekor