Kompas.com - 07/12/2020, 11:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan kenaikan gaji dan tunjangam anggota DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI 2021 ramai diperbincangkan publik sejak pekan lalu.

Kenaikan gaji dan tunjangan setiap anggota DPRD DKI itu diusulkan melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021. Rancangan anggaran RKT 2021 mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Kenaikan RKT itu akan berdampak pada besaran uang yang peroleh masing-masing anggota DPRD selama satu tahun anggaran.

Setiap anggota dewan akan mengantongi uang sebesar Rp 8,3 miliar dalam setahun atau Rp 689 juta per bulan jika usulan anggaran itu lolos.

Baca juga: PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Kenaikan penghasilan anggota Dewan itu pun menuai kritik sebab saat ini Indonesia sedang mengalami resesi ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, berdasarkan data BPS DKI Jakarta pada Maret 2020, warga miskin di DKI Jakarta bertambah 118.600 orang menjadi 480.860 orang pada Maret 2020. Jumlah tersebut naik sebesar 1,11 persen dibanding data terakhir pada September 2019.

Meskipun begitu, anggota Dewan tetap melontarkan pembelaan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu berhubungan langsung dengan masyarakat.

Berikut tiga pembelaan anggota Dewan tentang kenaikan gaji dan tunjangan tersebut:

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, di Monas,Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, di Monas,Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

1. Kenaikan anggaran karena tambahan kegiatan 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah adanya kenaikan gaji anggota Dewan. Menurut Prasetyo, hanya ada penambahan kegiatan yang berpengaruh pada kenaikan anggaran.

Prasetyo menyebutkan, tambahan kegiatan tersebut akan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Ini yang perlu diluruskan mengenai narasinya, bahwa tidak ada sama sekali ada kenaikan gaji. Tetapi, kalau penambahan kegiatan, iya," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

"Dengan penambahan kegiatan itu, maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021. Penambahan kegiatan DPRD dengan konsekuensi anggaran itu pun telah disesuaikan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD," kata politikus PDI-P itu.

Prasetyo menjelaskan, RKT kegiatan DPRD DKI Jakarta itu baru akan dilakukan oleh anggota Dewan. Anggarannya pun masih berupa usulan yang akan dievaluasi kembali dalam Rapat Pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Megapolitan
KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

Megapolitan
Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Megapolitan
Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Megapolitan
Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Megapolitan
Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Megapolitan
Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Megapolitan
TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Megapolitan
Pernyataan Wagub DKI soal Tak Pernah Menggusur Dibantah Demonstran

Pernyataan Wagub DKI soal Tak Pernah Menggusur Dibantah Demonstran

Megapolitan
Melihat Makam Ade Irma Suryani, Putri Jenderal AH Nasution yang Jadi Korban G30S

Melihat Makam Ade Irma Suryani, Putri Jenderal AH Nasution yang Jadi Korban G30S

Megapolitan
Ditemui Wagub DKI dari Balik Pagar, Massa Demo: Pak, Buka Pak Pintunya..

Ditemui Wagub DKI dari Balik Pagar, Massa Demo: Pak, Buka Pak Pintunya..

Megapolitan
Anaknya Jadi Tersangka Penggelapan Motor, Ini Profil Pedangdut Imam S Arifin

Anaknya Jadi Tersangka Penggelapan Motor, Ini Profil Pedangdut Imam S Arifin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.