Pedagang Daging Sapi Mogok, Operasi Pasar Akan Digelar di 9 Pasar di Jaksel

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Sudin KPKP) Kota Jakarta Selatan akan menggelar operasi pasar dengan menjual daging sapi beku demi menekan harga daging sapi di pasaran dan di tengah aksi mogok yang dilakukan pedagang gading. Operasi itu, yang belum diketahui kapan waktunya, akan dilakukan di sembilan pasar di wilayah tersebut.

Kasudin KPKP Kota Jakarta Selatan, Hasundungan A Sidabalok mengatakan, operasi pasar dilakukan bersama Dinas KPKP DKI Jakarta, Badan Ketahanan Pangan dan Perumda Pasar Jaya.

“Kami akan ada operasi pasar di pasar-pasar PD Pasar Jaya. Kami menyediakan daging sapi bentuk daging beku,” ujar Hasundungan, Kamis (22/1/2021) siang.

Baca juga: Pedagang Daging Mogok, Operasi Pasar Digelar Besok Pagi di Kramat Jati

Dia menyebutkan operasi pasar akan dilakukan di sembilan pasar di Jakarta Selatan, yaitu Pasar Pesanggrahan, Pasar Mayestik, Pasar Tebet Barat, Pasar Pondok Labu, Pasar Buncit, Pasar Lenteng Agung, Pasar Minggu, Pasar Kebayoran Lama, dan Pasar Rumput

“Kami juga akan sosialisasi kualitas daging beku. Ada persepsi daging kurang bagus, itu sebenarnya kurang tepat,” tambah Hasundungan.

Ia belum bisa memastikan kapan operasi pasar itu digelar. Hasundungan hanya menyebutkan, pihaknya masih saling berkoordinasi antar lembaga.

Para pedagang daging sapi yang terganung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) sepakat untuk melakukan aksi mogok selama tiga hari terhitung mulai Rabu kemarin hingga Jumat besok.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah APDI DKI Jakarta Tb Mufti Bangkit mengatakan, alasan dilakukannya mogok jualan tersebut lantaran harga daging sapi di rumah pemotongan hewan semakin meningkat.

Dia menjelaskan, saat ini harga per kilogram potongan sapi yang belum dipisah antara tulang dan kulitnya sebesar Rp 95.000 dan dinilai terlalu tinggi untuk dijual kembali ke pasar.

"Ditambah cost produksi, ekspedisi total sudah Rp 120.000 lah. Sedangkan harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah Rp 120.000. Belum karyawan, belum pelaku pemotong sendiri kan harus anak istri di rumah," kata Mufti saat dihubungi melalui telepon.