Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Uji Coba Belajar Tatap Muka, Perhimpunan Guru Berharap Tak Ada Pelanggaran seperti Daerah Lain

Kompas.com - 07/04/2021, 05:41 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim berharap rencana uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di DKI Jakarta tak berujung evaluasi-evaluasi PTM seperti di kota dan kabupaten lain di Indonesia.

Ia menilai, ada evaluasi yang penting untuk diperhatikan oleh DKI Jakarta berkaca dari penerapan PTM di daerah lain.

“Dalam konteks Jakarta rencana pembelajaran tatap muka Jakarta kami berkaca kepada 22 persen sekolah yang membuka sekolah sejak di bulan Januari. Kalau di data kami ada sekitar 20-an sekolah yang di provinsi sudah mulai buka terbatas sejak Januari. Evaluasi ini semoga tak terjadi di Jakarta,” kata Satriwan dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: 85 Sekolah di Jakarta Akan Uji Coba Belajar Tatap Muka Rabu Besok

Ia memberikan contoh penerapan PTM di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar bulan Maret 2021.

Di Kabupaten Bogor, masih banyak guru yang belum divaksinasi saat sekolah melakukan PTM.

“Sedangkan vaksinasi guru itu merupakan syarat mutlak untuk sekolah dibuka seperti disampaikan Mas Menteri Nadiem. Ini justru berpotensi membahayakan guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya ketika sekolah dibuka,” tambah Satriwan.

Ia mengerti rencana niat baik uji coba PTM di 170 sekolah di Kabupaten Bogor meski gurunya belum divaksinasi Covid-19.

“Nah ini justru paradoks gitu ya. Dan kami sangat kecewa juga karena tidak ada sanksi baik pusat seperti Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Sekolah dibuka tapi vaksinasi gurunya belum tuntas. Nah ini kan justru berbahaya. Mestinya yang seperti ini bisa dihentikan atau diberikan sanksi. Itu evaluasi yang pertama,” ujar Satriwan.

Evaluasi selanjutnya yang bisa diperhatikan pemerintah DKI Jakarta, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dan 3M.

Ia memberikan contoh pelanggaran di Bukittinggi, Sumatera Barat.

“Misalnya saya ambil contoh di salah satu SD Negeri di Bukittinggi, anaknya banyak yang tak menggunakan masker, termasuk gurunya juga, sebagian pakai pakai masker tapi itupun ditaruh di dagu, tak ada menjaga jarak,” kata Satriwan.

Baca juga: Satu Sekolah di Jakarta Mundur dari Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka karena Alasan Izin Orangtua

Ia menilai pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekolah rata-rata hampir terjadi di semua daerah yang telah membuka PTM.

“Karena tak ada yang mengawasi kemudian tak ada sanksi juga yang tegas baik dari pemerintah daerah maupun dari Kanwil Kemenag untuk sekolah madrasah. Itu evaluasi yang kedua,” ujar Satriwan.

Evaluasi selanjutnya yang bisa diperhatikan adalah tak ada sanksi pelanggaran protokol kesehatan di sekolah.

Ia masih melihat masih banyak siswa yang melanggar protokol kesehatan dan menganggap sudah seperti tak ada Covid-19.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com