JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim berharap rencana uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di DKI Jakarta tak berujung evaluasi-evaluasi PTM seperti di kota dan kabupaten lain di Indonesia.
Ia menilai, ada evaluasi yang penting untuk diperhatikan oleh DKI Jakarta berkaca dari penerapan PTM di daerah lain.
“Dalam konteks Jakarta rencana pembelajaran tatap muka Jakarta kami berkaca kepada 22 persen sekolah yang membuka sekolah sejak di bulan Januari. Kalau di data kami ada sekitar 20-an sekolah yang di provinsi sudah mulai buka terbatas sejak Januari. Evaluasi ini semoga tak terjadi di Jakarta,” kata Satriwan dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com, Selasa (6/4/2021).
Baca juga: 85 Sekolah di Jakarta Akan Uji Coba Belajar Tatap Muka Rabu Besok
Ia memberikan contoh penerapan PTM di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar bulan Maret 2021.
Di Kabupaten Bogor, masih banyak guru yang belum divaksinasi saat sekolah melakukan PTM.
“Sedangkan vaksinasi guru itu merupakan syarat mutlak untuk sekolah dibuka seperti disampaikan Mas Menteri Nadiem. Ini justru berpotensi membahayakan guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya ketika sekolah dibuka,” tambah Satriwan.
Ia mengerti rencana niat baik uji coba PTM di 170 sekolah di Kabupaten Bogor meski gurunya belum divaksinasi Covid-19.
“Nah ini justru paradoks gitu ya. Dan kami sangat kecewa juga karena tidak ada sanksi baik pusat seperti Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Sekolah dibuka tapi vaksinasi gurunya belum tuntas. Nah ini kan justru berbahaya. Mestinya yang seperti ini bisa dihentikan atau diberikan sanksi. Itu evaluasi yang pertama,” ujar Satriwan.
Evaluasi selanjutnya yang bisa diperhatikan pemerintah DKI Jakarta, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dan 3M.
Ia memberikan contoh pelanggaran di Bukittinggi, Sumatera Barat.
“Misalnya saya ambil contoh di salah satu SD Negeri di Bukittinggi, anaknya banyak yang tak menggunakan masker, termasuk gurunya juga, sebagian pakai pakai masker tapi itupun ditaruh di dagu, tak ada menjaga jarak,” kata Satriwan.
Baca juga: Satu Sekolah di Jakarta Mundur dari Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka karena Alasan Izin Orangtua
Ia menilai pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekolah rata-rata hampir terjadi di semua daerah yang telah membuka PTM.
“Karena tak ada yang mengawasi kemudian tak ada sanksi juga yang tegas baik dari pemerintah daerah maupun dari Kanwil Kemenag untuk sekolah madrasah. Itu evaluasi yang kedua,” ujar Satriwan.
Evaluasi selanjutnya yang bisa diperhatikan adalah tak ada sanksi pelanggaran protokol kesehatan di sekolah.
Ia masih melihat masih banyak siswa yang melanggar protokol kesehatan dan menganggap sudah seperti tak ada Covid-19.