Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena melanggar kode etik.

Hal tersebut tertulis dalam dokumen Hukuman Disiplin Bulan Maret 2021 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersedia di situs resmi Bawas MA https://bawas.mahkamahagung.go.id/.

Dalam dokumen itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berinisial S, dinyatakan menerima sanksi ringan.

"Hukuman disiplin yang dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis," bunyi dokumen yang diunggah pada 6 April 2021 tersebut.

Baca juga: UU MK Direvisi, Mengatur Syarat Usia hingga Penegakan Kode Etik Hakim

Dinyatakan bahwa S yang dulunya merupakan Ketua Pengadilan Negeri Batam melanggar SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial no. 047/KMA/SK/IV/2009 - No. 02/SKB/P.KY/IV/2009, tepatnya huruf C angka 10. Aturan tersebut mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Adapun, bunyi dari huruf C angka 10 dalam peraturan tersebut adalah: Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Namun, dokumen tersebut tak menjelaskan kasus apa yang memicu dijatuhkannya sanksi itu.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Eko Ariyanto mengaku belum mengonfirmasi hal itu ke Bawas MA.

"Belum saya konfirmasi dengan Bawas," kata Eko kepada Kompas.com, Senin.

Eko menyatakan, dia akan terlebih dahulu mengonfirmasi hal tersebut kepada badan pengawas sebelum memberikan pernyataan lebih jauh terkait hal itu.