Ombudsman Jakarta Raya: Banyak Keluarga Suspek Covid-19 Tidak Di-tracing

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan banyak keluarga pasien suspek Covid-19 tidak ikut testing dan tracing.

"Di gelombang dua (penyebaran Covid-19) ini banyak keluarga suspek Covid yang kemudian tidak di-testing dan di-tracing apalagi di-treatment," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Padahal dalam buku saku pelacakan kontak kasus Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI, testing, tracing harus dilakukan apabila ditemukan kasus Covid-19.

Namun Teguh memaklumi di saat ledakan kasus ini, ada keterbatasan jumlah personel yang membuat tracing tidak berjalan maksimal.

Baca juga: Anies Harap Tak Tambah Lokasi Isolasi Mandiri di Jakarta

Ombudsman justru menemukan banyak kasus suspek Covid-19 dengan hasil swab antigen reaktif melakukan tes PCR secara mandiri dan melanjutkan testing untuk keluarga mereka.

"Meski para petugas Puskesmas dan tenaga tracer telah berjibaku luar biasa, tapi jumlah personel yang terbatas membuat masih banyak suspect Covid-19 yang kemudian harus melakukan swab mandiri bagi anggota keluarga lainnya dan test PCR mandiri," tutur Teguh.

Namun timbul masalah baru ketika hal tersebut dibebankan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Swab tes mandiri baik antigen maupun PCR dengan harga yang dirasa tidak ramah di kantong masyarakat bawah membuat banyak yang enggan melakukan testing.

Baca juga: Cerita Istri Datangi 5 RS Bawa Suaminya yang Tak Sadarkan Diri Setelah Positif Covid-19

"Mereka mengutamakan untuk melakukan PCR ke suspek yang sudah pasti positif, sementara untuk keluarga yang lain mereka memilih tidak melakukan swab apalagi PCR dan hanya berharap tidak kena saja," kata dia.

Oleh karena itu, Ombudsman meminta agar ada penyesuaian harga rapid test swab antigen diturunkan agar bisa lebih menjangkau kalangan bawah untuk melakukan testing.

Termasuk meminta agar pemerintah bisa memasukan pelayanan swab antigen sebagai daftar layanan yang ditanggung oleh BPJS kesehatan.

"Hal ini untuk mengantisipasi lambatnya swab yang dilakukan puskesmas atau rumah sakit rujukan karena membludaknya suspek covid dan minimnya personil yang mereka miliki," kata dia.