Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Konsekuen dengan Target Tes yang Dicanangkan pada Awal PPKM Darurat

Kompas.com - 22/07/2021, 13:34 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang PPKM darurat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan peningkatan kapasitas tes Covid-19 di Indonesia menjadi 400.000 orang per hari.

PPKM darurat telah diperpanjang dan diubah nama jadi PPKM level 3-4, tetapi target ini masih jauh panggang dari api.

Tes ini penting agar warga positif Covid-19 dapat segera terlacak dan diisolasi atau dirawat, sehingga mengurangi peluang kematian sekaligus mengendalikan penularan.

Baca juga: Kematian Pasien Covid-19 Isoman Meluas, Pertanda Nyata Sistem Kesehatan Kolaps

Jika penularan terus berlangsung, sistem kesehatan yang saat ini terindikasi kolaps berpotensi kolaps sungguhan.

"Ini seperti menampung banjir dengan ember. Akan luber. Harus secepatnya menghentikan banjir di hulu," kata co-inisiator Lapor Covid-19 Ahmad Arif kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

"Tes sangat penting. Memang situasinya berat. Saya bilang, kita harus optimistis, mau tidak mau. Harus tetap berusaha," lanjutnya.

Baca juga: PPKM Level 4 Jakarta: Mal Tetap Ditutup, Pasar Tradisional Boleh Buka

Sejauh ini, rekor tertinggi tes di Indonesia baru 188.551 orang pada 17 Juli 2021, hasil kombinasi dari tes PCR, antigen, dan TCM (tes cepat molekuler).

Jumlah ini bahkan belum sampai separuh dari target 400.000 yang dicanangkan Menkes di awal PPKM darurat. Dan saat ini, tren tes justru terus menurun.

Tes di Indonesia juga masih bermasalah karena jumlahnya didominasi tes dari DKI Jakarta yang sudah 20 kali lipat standar minimum WHO.

Per kemarin, misalnya, DKI Jakarta mendominasi 36 persen tes PCR nasional dan 11 persen tes antigen nasional. Padahal, jumlah penduduk Ibu Kota hanya sekitar 3-4 persen penduduk Indonesia.

Baca juga: Pakar: Banyak Pasien Covid-19 Merasa OTG, Saat Rontgen Ternyata Ada Pneumonia

Pemerintah dinilai harus mengutamakan pendekatan tes, lacak, dan isolasi yang mumpuni saat pembatasan mobilitas warga seperti sekarang, bukan hanya pendekatan vaksinasi.

Terlebih lagi, menggenjot kapasitas tes adalah target pemerintah sendiri di awal PPKM, sehingga pemerintah dinilai harus konsekuen dengan target itu.

Arif mencontohkan kebijakan pemerintah India ketika diterpa lonjakan drastis kasus Covid-19 seperti yang saat ini dialami Indonesia.

Baca juga: Risiko Tertular Covid-19 Makin Tinggi karena Tes dan Lacak Rendah, Menuju Survival Of The Fittest?

Pemerintah menggencarkan vaksinasi sekaligus menggenjot habis kapasitas pemeriksaan hingga 2,5 juta tes dalam sehari.

"Vaksin penting, tapi kan tidak memberikan efek kekebalan secara serta-merta, misalnya dua minggu setelah suntikan kedua baru terbentuk antibodi yang lebih sempurna. Nah, apakah warga masih punya waktu (untuk tak terpapar Covid-19) dalam waktu dua minggu? Belum tentu juga dengan situasi sekarang," jelas Arif.

"Kadang enggak fair seperti ini: pemerintah hanya menginstruksikan masyarakat mengikuti 5M. Memang penting, tapi itu tidak cukup kalau pemerintah tidak menjalankan kewajibannya, tes-lacak tadi, dan memberikan support ke masyarakat yang isolasi mandiri dan support ke orang yang tidak bisa kerja," lanjutnya.

Baca juga: Dibandingkan Hari Pertama PPKM Darurat, Penularan Covid-19 Saat Ini Lebih Parah

Presiden RI Joko Widodo sebelumnya mengeklaim ada penurunan kasus harian dan berkurangnya keterisian rumah sakit selama PPKM darurat, dan memberi sinyal relaksasi PPKM jika dua parameter itu tak berubah.

Banyak kalangan membantah narasi itu, karena penurunan kasus harian terjadi seiring turunnya tes.

Sementara itu, berkurangnya keterisian rumah sakit bukan disebabkan oleh penurunan arus pasien, melainkan bertambahnya alokasi kapasitas rawat rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com