Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Covid-19 di Depok Baru 17 Persen, Pemkot: Jangan Bandingkan dengan DKI

Kompas.com - 23/07/2021, 17:50 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok menganggap bahwa capaian vaksinasi Covid-19 di wilayahnya tidak bisa dibandingkan dengan DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, hingga saat ini, capaian vaksinasi Covid-19 di Depok baru mendekati 17 persen dari total sasaran sekitar 1,6 juta penduduk.

Sementara itu, DKI Jakarta adalah wilayah dengan capaian vaksinasi Covid-19 terbanyak di Indonesia, unggul jauh dengan capaian 60 persen lebih.

"Ya jangan dibandingin sama DKI dong. DKI kan skalanya provinsi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita kepada Kompas.com pada Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Pemkot: Warga Depok yang Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Masuk Data DKI

"Kalau dibandingkan dengan kota dan kabupaten di Jawa Barat, Depok enggak buncit-buncit bangetlah. Masih di tengah-tengah kalau lihat grafiknya," ia menambahkan.

Menurut dia, perbedaan laju vaksinasi antara Depok dengan Jakarta disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari suplai vaksin hingga ketersediaan SDM dan lokasi vaksinasi.

DKI Jakarta sebagai daerah tingkat 1 dengan status ibu kota jelas mempunyai sumber daya yang lebih besar untuk merekrut tenaga vaksinator dan menyiapkan lokasi vaksinasi.

Potensi ilusi herd immunity?

Ketimpangan laju vaksinasi ini dikhawatirkan dapat membuat target herd immunity/kekebalan bersama menjadi ilusi.

Sebagai informasi, secara teori, herd immunity tercapai manakala sedikitnya 70 persen warga suatu wilayah telah divaksinasi lengkap.

Melihat laju vaksinasi saat ini, DKI Jakarta akan lebih dulu mencapai herd immunity ketimbang wilayah tetangga seperti Tangerang Raya, Bekasi Raya, Bogor, serta Depok.

Baca juga: Progres Vaksinasi Covid-19 Lambat, Pemkot Depok Sebut karena Jumlah Vaksinator Terbatas

Tapi, herd immunity di lapangan belum tentu sesuai dengan data capaian vaksinasi itu, karena di dalam data itu tak semuanya warga domisili Jakarta.

Novarita berujar, tak sedikit warga domisili Depok yang memilih ikut vaksinasi Covid-19 di Jakarta dan dimasukkan dalam data Jakarta.

"Kalau kami mengerjakan vaksinasi tapi semuanya orang Jakarta, begitu dilihat, 'Oh, ya, vaksinasi kita sudah sekian persen, tapi pas dilihat di lapangan, mana orang Depok-nya yang sudah divaksin?' Kita kan mau mendapatkan herd immunity (di Depok)," terang Novarita mengambil contoh sebaliknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com