Kala Warga Jakarta Diminta Hemat Air demi Cegah Penurunan Muka Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta akan dilarang menggunakan air tanah demi mencegah penurunan muka tanah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemudian mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan air baku bagi masyarakat.

Dengan penyediaan air baku ini, warga Jakarta diharapkan tidak lagi menggunakan air tanah.

Baca juga: Ancaman Jakarta Tenggelam dan Larangan Penggunaan Air Tanah

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menanggapi larangan penggunaan air tanah tak pantas diterapkan di Ibu Kota.

"Coverage pengadaan air pipa kita baru 64 persen, itu kan tidak pantas lah kalau kita melarang air tanah," ucap Yusmada dalam rapat kerja bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/10/2021) dilansir Tribun Jakarta.

Adapun, selama ini, air baku warga Jakarta hanya bersumber dari dua lokasi yakni Waduk Jatiluhur dan air tanah.

Pemprov DKI telah menerapkan mekanisme pajak tanah untuk membatasi penyedotan air tanah.

"Sudah diatur di Perda Nomor 10 Tahun 1998, melakukan pengendalian air tanah dengan mekanisme pajak air tanah," ujar Yusmada.

"Itu dalam kerangka kita mengontrol air tanah, terutama air tanah dalam yang komersial," tambahnya.

Baca juga: Wagub DKI Minta Warga Berhemat Air

Selain itu, Pemprov DKI juga tengah menggodok regulasi untuk mengatur zona bebas air tanah. Zona tersebut akan ditetapkan pada lokasi-lokasi yang sudah terjangkau jaringan air perpipaan.