Pemprov DKI Targetkan Penerapan Jalan Berbayar di 18 Ruas Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerapan jalan berbayar atau electronik road pricing (ERP) di 18 ruas jalan di Ibu Kota hingga tahun 2039 mendatang.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan 18 koridor ruas jalan sepanjang 174,04 kilometer itu untuk ditetapkan sebagai jalan berbayar dalam Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ).

"Kami sudah masukkan di Rencana Induk Transportasi Jakarta. Pada tahun 2022 akan kami bahas. Total 18 koridor ruas jalan, hampir 174,04 kilometer jalan yang akan di-ERP-kan," kata Zulkifli dalam FGD Penerapan Jalan Berbayar Elektronik di Jakarta, Rabu (15/12/2021) seperti dilansir Antara.

Zulkifli menjelaskan bahwa proyeksi penerapan ERP ini sudah sejalan dengan jaringan transportasi umum, seperti Transjakarta serta berbasis rel, seperti MRT, LRT, dan KRL commuterline.

Saat ini, Transjakarta sudah memiliki 13 koridor utama dan akan dikembangkan hingga 17 koridor dengan jaringan pengumpan wilayah Jabodetabek. Meski demikian, penerapan ERP dilakukan secara bertahap, dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman.

Baca juga: Berlaku 2023, Tarif Jalan Berbayar di Sudirman Maksimal Rp 19.900

Sebagai tahap awal, Pemprov DKI akan melakukan lelang untuk pembangunan ERP di Simpang CSW atau dekat Stasiun MRT ASEAN sampai Bundaran HI sepanjang 6,7 kilometer.

Adapun lelang dan pembangunan ERP di ruas jalan tersebut diperkirakan pada tahun 2022, sedangkan operasional jalan berbayar pada tahun 2023.

Dishub DKI juga telah mengusulkan besaran tarif ERP berkisar Rp5.000,00 sampai Rp19.900,00 untuk sekali melintas.

Menurut Zulkifli, penerapan ERP tidak lain bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Baca juga: Di Masa Depan, Transportasi Jakarta Bisa Diakses dalam Jarak 500 Meter

Selain itu, dengan menurunnya penggunaan kendaraan pribadi, kualitas udara di Jakarta akan lebih baik seiring berkurangnya polusi.

"Yang paling penting dari sektor hukum, akan terjadi paradigma baru dalam penindakan di jalan. Tadinya bersifat on the spot di jalan, berubah menjadi secara elektronik," katanya.