Kepatuhan Warga di Jakarta Jalani Uji Emisi Kendaraan Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menggelar uji emisi kendaraan bermotor di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Kegiatan tersebut merupakan tahap sosialisasi karena tingkat kepatuhan masyarakat untuk menjalani uji emisi kendaraan bermotor masih rendah.

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tiyana mengatakan, pengendara yang kendaraannya tidak lolos uji emisi akan diberikan teguran.

Baca juga: Siap Dibahas Lagi, Kapan Sanksi Tilang Uji Emisi Diterapkan?

"Sanksi itu nantinya berupa teguran dan tilang. Saat ini kita sampaikan ke masyarakat yang tidak lolos uji emisi dilakukan peneguran dulu," ujar Tiyana, saat dihubungi, Selasa (22/2/2022).

Berdasarkan data Dinas LH DKI Jakarta, tingkat kepatuhan warga yang berkendara di Jakarta untuk menjalani uji emisi kendaraan bermotor belum mencapai 10 persen.

Tiyana menuturkan, dari 58 kendaraan yang diuji, hanya empat kendaraan yang lolos uji emisi.

"Berarti tingkat kepatuhannya rata-rata masih tujuh sampai delapan persen," katanya.

Menurut Tyana, saat ini tercatat 599.975 kendaraan di DKI Jakarta atau atau 3,33 persen telah menjalani uji emisi.

Adapun terdapat 373 bengkel resmi di Jakarta yang melayani uji emisi kendaraaan.

"Sekarang sudah ada 373 bengkel dan masih aktif semua," tutur dia.

Baca juga: 556.745 Kendaraan Sudah Uji Emisi di DKI Jakarta

Kegiatan uji emisi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan kepolisian.

Tiyana mengungkapkan kegiatan kepatuhan uji emisi ini akan berlangsung sampai November 2022 dengan 24 kali kegiatan di berbagai wilayah di Jakarta.

"Kendaraan dipinggirkan lalu dicek pakai aplikasi, kalau lolos uji emisi dibiarkan lanjut. Kalau tidak lolos kita sampaikan ke polisi dan Dishub nanti mereka lakukan peneguran," sambung Tiyana.

Sementara, tindak lanjut berupa penerapan sanksi tilang akan ditentukan berdasarkan evaluasi data terlebih dahulu.

"Nanti kita evaluasi dari hasil di lapangan, nanti sanksi tilangnya itu berlaku berdasarkan data-data di wilayah trennya bagaimana," tuturnya.