Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog: Pelonggaran Harus Bertahap, Tdak Mendadak dan Berskala Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta melakukan pelonggaran secara bertahap saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 di Jabodetabek.

Hal itu dikatakan oleh Epidemiolog Indonesia dari Griffith University Australia, Dicky Budiman saat dihubungi, Selasa (8/3/2022).

"Saya sangat berpendapat itu ketika melakukan pelonggaran itu bertahap. Tidak dalam waktu mendadak, terburu-buru dan berskala besar," kata Dicky.

Baca juga: PPKM di Jabodetabek Turun Level, Epidemiolog: Pelonggaran Aktivitas Harus Bertahap

Pelonggaran dapat dilakukan di wilayah yang masyarakatnya dapat mematuhi perotokol kesehatan, patuh mengenakan masker, hingga disiplin menjaga jarak.

"Satu atau dua minggu nanti meluas. Karena sitauasi ini masih pandemi, jangan sampai ada anggapan masyarakat bahwa saat ini sudah bebas dari pandemi. Khawatir yang terjadi perburukan situasi," kata Dicky.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, wilayah aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 PPKM selama sepekan mendatang.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 8-14 Maret, Jabodetabek Resmi Masuk Level 2

Hal ini disebabkan situasi pada dua daerah aglomerasi itu yang kian membaik.

"Seiring dengan perbaikan situasi yang semakin hari semakin baik, maka sejumlah kabupaten/kota yang berstatus Level 2 kembali meningkat cukup signifikan," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan daring pada Senin (7/3/2022).

"Aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 karena kasus konfirmasi harian turun," ungkapnya.

Baca juga: Luhut: Situasi Membaik, Jabodetabek dan Surabaya Raya Kembali ke Level 2 PPKM

Luhut mengungkapkan kondisi kasus kematian di DKI, Bali dan Banten mengalami penurunan. Dia pun memprediksi angka kasus kematian di ketiga provinsi akan semakin menurun dalam waktu dekat.

Pemerintah pun melakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka transisi menuju aktivitas normal.

Salah satunya pelaku perjalanan domestik baik melalui darat, laut dan udara tidak perlu menunjukkan hasil tes antigen dan PCR negatif, apabila sudah divaksinasi dosis kedua.