JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya berencana menutup akses jalan menuju Istana Negara dan Gedung DPR/MPR, Kamis (21/4/2022). Penutupan dilakukan menyusul adanya rencana aksi demonstrasi yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa kepolisian mendapatkan informasi rencana aksi demonstrasi yang berlangsung di tiga lokasi di Jakarta pada Kamis besok.
"Rencana ada beberapa elemen masyarakat yang melaksanakan aksi unjuk rasa. Rencananya ada di tiga titik, yaitu di Patung Kuda, kemudian di DPR/MPR dan satu titik lagi di Harmoni," ujar Sambodo, Rabu (20/4/2022).
Oleh sebab itu, kata Sambodo, Polda Metro Jaya bakal melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi. Salah satunya dengan menutup jalan ke kawasan Istana Negara.
"Pertama seperti biasa di Patung Kuda, itu akan kami tutup di depan Gedung Sapta Pesona. Kemudian seputaran istana, Harmoni, Gambir yang menuju ke Istana, termasuk (jalan) veteran 1, 2, dan 3," ungkap Sambodo.
Baca juga: Polda Metro Tangkap 2 dari 6 Pengeroyok Ade Armando Saat Demo 11 April di DPR
Selain itu, Polda Metro Jaya juga akan menutup Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR/MPR. Nantinya, para pengendara yang mengarah ke Slipi akan langsung diarahkan masuk ke jalur Transjakarta.
"Kemudian di depan DPR/MPR sendiri untuk supaya mencegah tindakan anarkistis seperti kemarin, maka dari pagi jalur di depan DPR/MPR akan kami tutup," kata Sambodo.
"Kemudian kami sisakan hanya satu lajur yang melalui jalur busway," sambungnya.
Sementara itu, rekayasa lalu lintas di kawasan Harmoni, kata Sambodo, bersifat situasional.
Penutupan jalan menuju Istana Negara dan Gedung DPR/MPR tersebut akan dilaksanakan mulai Kamis (21/4/2022) pagi.
"Kami lakukan sejak pagi mungkin sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) akan kembali melakukan aksi demonstrasi pada 21 April 2022.
Koordinator Wilayah BEM SI BSJB Muhammad Yusuf mengatakan, ada empat tuntutan yang akan diserukan dalam aksi tersebut.
Pertama, yakni menuntut Kementerian Perdagangan untuk menuntaskan masalah kelangkaan minyak goreng.
"Menuntut Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi segera menuntaskan kelangkaan minyak goreng di masyarakat karena ada permainan kartel dan mafia pasar," ujar Yusuf kepada Kompas.com, Jumat (15/4/2022).