Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Warga Jakpus Tolak Perubahan Nama Jalan, Ini Langkah yang Akan Diambil Pemerintah Kota

Kompas.com - 01/07/2022, 15:51 WIB
Reza Agustian,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan kembali melakukan sosialisasi mengenai perubahan nama jalan di delapan titik di wilayah tersebut. Sosialisasi akan dilakukan hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan setelah adanya penolakan dari masyarakat terkait perubahan nama jalan tersebut.

"Kita akan sosialisasi terus, mereka (warga) menolak karena belum disosialisasikan," ujar Irwandi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (1/7/2022).

Jika memungkinkan, kata Irwandi, jajarannya akan memanggil ketua RT dan RW yang tempat tinggalnya terdampak perubahan nama jalan.

Hal itu dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa perubahan nama jalan tidak membawa dampak buruk bagi warga.

Baca juga: Tak Pernah Dilibatkan Sosialisasi, Warga Tanah Tinggi Tolak Nama Jalan A Hamid Arief

"Kalau perlu RT dan RW kita panggil, kita kumpulkan untuk diberikan sosialisasi," ucap Irwandi.

"Bahwa perubahan jalan itu tidak merugikan masyarakat, mereka harus diyakinkan," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengganti nama 22 jalan di Jakarta dengan nama tokoh-tokoh Betawi. 

Perubahan nama jalan tersebut menuai beragam respon dari masyarakat.

Fajri, Ketua Rukun Tetangga (RT) 10 Rukun Warga (RW) 06, Tanah Tinggi, Johar Baru, menyatakan ia menolak perubahan nama jalan di wilayah tempat tinggalnya.

Fajri tinggal di Jalan A Hamid Arief yang dulu bernama Jalan Tanah Tinggi I Gang 5.

Baca juga: Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Hanya di Era Anies, Ini Catatannya dari Masa ke Masa

"Kami menolak karena berkaitan banyak dokumen kami yang harus diganti, itu memerlukan dana dan waktu," ujar Fajri di Kantor Kelurahan Tanah Tinggi, Jumat (1/7/2022).

Menurut Fajri, warga RT 10 RW 06 Tanah Tinggi, tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perubahan nama jalan di wilayahnya.

"Memang sebelumnya pas bulan Ramadhan ada rencana pergantian nama dan nanti diinfokan, ada musyawarah dengan warga. Tapi sampai kita tunggu-tunggu, malah tidak ada," ungkapnya.

Hal senada diucapkan warga bernama Irzon. Dia mengaku tidak pernah mendapatkan informasi mengenai perubahan nama jalan di wilayah tempat tinggalnya.

Baca juga: Warga Tolak Perubahan Nama Jalan, Acara Penyerahan KTP Baru Batal, Wali Kota Jakpus Balik Kanan

"Kami tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam musyawarah. Boro-boro warga, ketua RT saja tidak diberitahu," kata Irzon.

Irzon mengatakan, masih banyak kepentingan warga yang harus diutamakan dibandingkan mengurusi perubahan data dokumen kependudukan imbas adanya perubahan nama jalan.

"Masih banyak yang lebih urgent dibandingkan hal seperti ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Megapolitan
Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Megapolitan
Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Megapolitan
Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi

Megapolitan
Hadiri 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Bergerak Menuju GBK

Hadiri "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Bergerak Menuju GBK

Megapolitan
Pakai Caping Saat Aksi 'May Day', Pedemo: Buruh seperti Petani, Semua Pasti Butuh Kami...

Pakai Caping Saat Aksi "May Day", Pedemo: Buruh seperti Petani, Semua Pasti Butuh Kami...

Megapolitan
Penyebab Mobil Terbakar di Tol Japek: Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Penyebab Mobil Terbakar di Tol Japek: Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com