Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Tolak Perubahan Nama Jalan, Acara Penyerahan KTP Baru Batal, Wali Kota Jakpus Balik Kanan

Kompas.com - 01/07/2022, 08:20 WIB
Ihsanuddin

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma batal menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data baru kepada warga Tanah Tinggi, Johar Baru.

Semula, acara penyerahan KTP baru itu dijadwalkan pada Rabu (29/6/2022) kemarin, di rumah Ketua RT 006.

Acara itu dirancang Pemerintah Kota Jakarta Pusat sebagai upaya jemput bola dalam rangka penggantian nama Jalan Tanah Tinggi I gang 5 menjadi Jalan A. Hamid Arief.

Namun penyerahan KTP baru batal dilakukan karena warga setempat menolak perubahan nama jalan. 

Baca juga: Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Setibanya di lokasi acara, warga setempat langsung menyampaikan protes dan penolakan atas pergantian nama jalan di wilayahnya

Warga pun menuntut Pemprov DKI Jakarta mengembalikan nama jalan seperti semula, yakni Jalan Tanah Tinggi I Gang 5.

"Kami hadir semua warga di rumah Pak RT 006. Kami langsung ngomong di sana masalah penolakan," kata Ketua RT 010 RW 006, Fazri, dilansir dari TribunJakarta.com, Jumat (1/7/2022). 

Baca juga: JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit, Ini Alasannya

Fazri menambahkan, sejak awal tak ada pembicaraan terlebih dahulu mengenai perubahan nama jalan kepada dia dan warganya.

Tahu-tahu, mereka diminta untuk hadir ke acara simbolis penyerahan KTP baru dan pelang jalan di depan sudah diganti.

"Semua menolak dengan pergantian nama ini karena sebelumnya enggak ada konfirmasi untuk jalan baru ini," lanjutnya.

Rupanya Dhani Sukma baru tahu soal penolakan dari warga itu saat ia tiba di lokasi acara. Ia pun akhirnya pulang dan batal menyerahkan KTP. 

Baca juga: Bukan Tokoh Betawi, Ini Sosok Tino Sidin yang Jadi Nama Jalan di Cikini

Fazri melanjutkan, sebenarnya warga sudah protes ke lurah setempat, yakni Lurah Johar Baru, sebelum Wali Kota Jakarta Pusat menggelar acara simbolis itu.

Namun, saat itu lurah tersebut tak bisa berbuat banyak.

"Kami sudah protes ke Lurah tapi Pak Lurah enggak bisa memutuskan. Pas ada walikota kita langsung datang aja menolak," kata dia. 

Diketahui, warga yang terdampak penggantian nama di wilayah tersebut berjumlah 20 Kepala Keluarga dan seluruhnya menolak.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "Pergantian Nama Jalan Ditolak Warga, Acara Penyerahan KTP Bubar, Wali Kota Jakpus Balik Kanan"

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com