Bukan Hapus Anggaran, Ini Solusi Jalur Sepeda yang “Tidak Steril” di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi pengadaan jalur sepeda, termasuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada, di DKI Jakarta untuk tahun 2023 akan dinolkan alias dicabut.

Sejatinya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2023 yang dibuat saat Gubernur Anies Baswedan masih menjabat, terdapat anggaran senilai Rp 38 miliar untuk pembagunan 535,68 kilometer jalur sepeda.

Namun belakangan, anggaran pembangunan jalur sepeda itu dihapuskan karena Dishub DKI hendak fokus pada evaluasi penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang saat ini sudah ada.

"Kami usulkan (anggaran jalur sepeda) untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi secara komprehensif," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam rapat di Grand Cempaka, Jumat (11/11/2022).

Pada 2022 ini, rencana jalur sepeda yang bakal terbangun hingga akhir Desember mencapai 301,084 kilometer.

Baca juga: Saat Jalur Sepeda di Jakarta Jadi Korban Politik: Dirintis Anies, lalu Kini Tak Dilanjutkan

Kepada Kompas.id, Fahmi Saimima, Ketua Umum Bike to Work Indonesia, menyayangkan usulan tersebut lantaran menimbulkan kesan bahwa jalur sepeda tidak penting dalam sistem transportasi di Ibu Kota.

"Padahal jalur sepeda merupakan bagian dari upaya beralih dari pembangunan berorientasi mobil ke mobilitas aktif dan mobilitas berbasis transit," ujar Fahmi.

Sterilisasi jalur sepeda

Menurut Fahmi, ketimbang menghapus seluruh anggaran pengadaan jalur sepeda, lebih baik Pemprov DKI menyisakan sebagian anggaran untuk memastikan prasarana yang sudah ada berfungsi optimal sebagaimana yang diharapkan.

"Salah satu pekerjaan rumah pemprov adalah memastikan keselamatan pesepeda karena hanya sebagian jalur sepeda yang terpisah dan terproteksi dari pengguna kendaraan bermotor," kata Fahmi.

Dari pemantauan Bike to Work Indonesia pada Februari 2022, faktor keselamatan menjadi penghambat bagi warga untuk beralih ke sepeda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Baca juga: Dari TGUPP hingga Jalur Sepeda, Ini Warisan Anies yang Dihapus Heru Budi

Hal ini karena jalur sepeda yang terlindungi sekalipun tak luput dari okupasi kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima serta minimnya upaya penegakan hukum oleh petugas yang berwenang.

Kondisi jalur sepeda yang tidak steril dan terokupasi setidaknya terlihat di berbagai jalur sepeda, seperti di Blok M arah Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati.

"Di sana, pengguna kendaraan bermotor bebas melintasi jalur sepeda yang tidak terlindungi. Jalur sepeda juga tak aman karena penutup drainase yang tidak rata," ujar Fahmi.

Peningkatan pengguna

Fahmi menilai, okupansi pengguna sepeda di jalur sepeda akan semakin meningkat sejalan dengan semakin terlindunginya jalur sepeda dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan survei Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2021, jalur sepeda terproteksi di Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalur sepeda dengan tingkat okupansi yang cukup tinggi.

"Jalur sepeda Jalan Sudirman memiliki tingkat penggunaan yang penuh dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB dengan total jumlah pesepeda 2.194 (volume dua arah)," ucap Fahmi.

Ia mengatakan penggunaan jalur sepeda tinggi saat pagi hari, baru kemudian menurun pada sore hari, lalu kembali meningkat pada malam hari.

Penggunaan jalur sepeda di Jalan Sudirman berasal dari profil pesepeda yang beragam, di antaranya yang menggunakan sepeda untuk motif ekonomi dan tujuan mobilitas.

(Kompas.com: Rakhmat Nur Hakim/Kompas.id: Stefanus Ato, Fransiskus Wisnu Wardhana Dany)