Heru Berulang Kali Koreksi Anggaran Program Warisan Anies, Pengamat Sebut Ada 2 Kemungkinan: Gengsi atau Takut Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah program eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berulang kali dikoreksi dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2023.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang kini menggantikan posisi Anies tampak maju mundur mengenai keberlanjutan sejumlah program unggulan Anies.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, tindakan tersebut justru membuat Heru terlihat setengah hati melanjutkan program Anies.

Menurut Adi, ada dua kemungkinan atas sikap Heru yang seperti setengah hati menjalankan program Anies.

Baca juga: Heru Budi Tak Sepenuh Hati Lanjutkan Program Anies..

Pertama, kata Adi, program-program itu sebenarnya sangat bermanfaat. Namun, Heru dnilai enggan mengekaui efektivitasnya 100 persen.

Kemungkinan kedua, Heru dinilai melanjutkan program era Anies itu semata takut dirundung dan dikritik warganet karena baru menjabat langsung menghilangkan sejumlah program yang ditinggal anies.

"Mestinya, Heru harus terbuka mana program yang baik harus dilanjutkan. Kalau buruk disetop, tak usah dilanjutkan," tutur Adi kepada Kompas.com, Kamis (18/11/2022).

Adi melihat beberapa program Anies, seperti sumur resepan, jalur sepeda, dan peyelenggaraan Formula E seringkali dikritik, tapi dilanjutkan dengan anggaran yang dipangkas.

Baca juga: Anggaran Jalur Sepeda Kembali Masuk RAPBD 2023, Bike to Work: Prioritaskan untuk Jamin Keselamatan Pengguna

"Publik jadi bingung melihat kebijakan Heru. Kalau memang program Anies dinilai tak efektif mestinya dihapus diganti dengan program lain lebih dirasa langsung rakyat," ujar Adi.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan kembali anggaran untuk jalur sepeda dalam RAPBD 2023. Padahal, sebelumnya Dishub DKI mengenolkan alokasi anggran untuk jalur sepeda itu tahun depan.

Tak hanya itu, program sumur resapan memang dilanjutkan, namun anggarannya disunat menjadi Rp 1 miliar.

Keberlanjutan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E juga juga ikut dikoreksi dan diserahkan sepenuhnya pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara.

Beberapa kebijakan tersebut merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat di bawah kepemimpinan Anies Baswedan pada 2017-2022.