Bandingkan Jalur Sepeda Jakarta dan Eropa, Heru Budi: Kehidupan di Sana Tak Bisa Diimplementasikan di Sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyinggung soal jalur sepeda saat mengadakan jamuan makan siang dengan mitra organisasi internasional di Gelora Bung Karno (GBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022) siang.

Heru membandingkan jalur sepeda di Jakarta dengan Eropa.

"Saya agak singgung dikit, seperti jalur sepeda. Mungkin bapak-bapak di negara Eropa itu (jalur sepeda) sangat baik dan dibutuhkan. Saya 5-6 tahun tinggal di Eropa juga," kata Heru.

Namun, lanjut Heru, kehidupan di Eropa tidak bisa disamakan dengan di Jakarta. Termasuk soal ketersediaan jalur sepeda.

Baca juga: Komunitas B2W: Heru Budi Usul Jalur Sepeda Dibangun di Kawasan Perkantoran hingga Permukiman

"Semua kebutuhan, kehidupan, di sana tidak bisa diimplementasikan di sini, cuaca panas, jaraknya jauh. Banyak misal dari Bekasi, Bogor, tidak bisa juga naik sepeda, berbasis transportasi umum," kata Heru.

Adapun, sempat ada polemik soal jalur sepeda di Jakarta. DPRD DKI dan Pemprov DKI mulanya sepakat untuk menghapus anggaran jalur sepeda dalam RAPBD 2023. Namun belakangan dimunculkan kembali setelah banyak pihak yang protes. 

Jamuan makan siang itu dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO, Representative to Indonesia for WHO, Indonesia Resident Representative for UNDP, World Bank Country Director for Indonesia, Country Manager for IFC, Southeast Asia Director for ITDP, hingga Country Director for World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Adapun, Heru turut didampingi Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.

Dalam kesempatan itu, Heru juga meminta masukan dari mitra organisasi internasional terkait keberlanjutan Jakarta.

"Misalnya Ibu Kota pindah ke IKN, ini tantangan besar bagi Jakarta, bagi saya, selain tadi iklim, transportasi dan lain-lain," ujar Heru.

Baca juga: Heru Budi Temui Mendagri Bahas Putusan PTTUN yang Batalkan Kebijakan Anies soal UMP DKI 2022

Heru mengatakan, Jakarta harus tetap hidup meski Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kenapa? Jakarta harus hidup, Jakarta harus hidup dengan pendapatan dan lain-lain. Di sisi lain, Indonesia harus membangun konsentrasi di IKN," kata dia.

"Nah itu kan perlu masukan-masukan bapak-bapak. Jika Presiden sudah mulai bertugas di sana, Jakarta juga harus bisa berjuang tanpa embel-embel sebagai Ibu Kota. Ini perlu masukan, ide-ide," ujar Heru.