Program "Warisan" Anies yang Dilanjutkan Heru Budi: Sumur Resapan hingga Jalur Sepeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono akan melanjutkan sejumlah "warisan" gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Heru memastikan, program yang telah dibentuk Anies akan dilanjutkan selama bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

"Ada kan (program Anies yang dilanjutkan), semua juga kami lanjutkan kalau semua itu untuk kepentingan masyarakat, enggak masalah," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: Soal Program Warisan Anies, Heru Budi: Kami Lanjutkan Jika untuk Kepentingan Warga

Program warisan Anies yang dilanjutkan di antaranya sumur resapan, pembangunan jalur sepeda, dan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Sumur resapan dilanjutkan dengan anggaran dipangkas

Heru menyampaikan bahwa Pemprov DKI bakal melanjutkan program sumur resapan pada 2023.

Adapun program ini sebelumnya dimasukkan Anies dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Hal itu termaktub dalam Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR.

Kala itu, Anies tetap memasukkan program sumur resapan ke dalam RDTR walaupun anggarannya dicoret DPRD DKI karena dinilai tidak efektif.

Kritik sumur resapan tak efektif juga disampaikan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna.

"Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," ungkap Yayat, dikutip dari Antara, 13 November 2022.

Baca juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem, Heru Budi Minta Saluran Air Rawan Banjir Dikeruk Setiap Hari

Kendati menuai kritik, Pemprov DKI era kepemimpinan Heru memastikan kelanjutkan program sumur resapan tahun depan, sesuai permintaan Anies kepada penerusnya melanjutkan program tersebut.

Ini diketahui berdasarkan anggaran yang diajukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sebesar Rp 19,7 miliar untuk pembangunan sumur resapan, pemanenan air hujan (PAH), dan konservasi air tanah dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2023.

Namun, usai melakukan rapat dengan Komisi D DPRD DKI, anggaran itu dipotong menjadi Rp 1 miliar.

"Kemarin disetujui di Dinas SDA Rp 1 miliar," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Saat Heru Budi Teruskan Program Sumur Resapan Anies meski Anggarannya Dipangkas Habis-habisan...

Dudi menegaskan bahwa sumur resapan era Anies dan Heru nantinya berfungsi sama.