Potensi Cuaca Ekstrem, Heru Budi Serahkan Kebijakan WFH bagi ASN ke Perangkat Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk para aparatur sipil negara (ASN) diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) se-DKI Jakarta.

Hal ini dinyatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait potensi cuaca ekstrem di Ibu Kota pada akhir tahun 2022 ini yang bisa menyebabkan banjir di beberapa titik.

Dia menyatakan, ASN yang bisa menerapkan sistem WFH adalah mereka yang tak melayani masyarakat secara langsung.

Baca juga: Saat Pemprov DKI Kembali Imbau WFH Demi Hindari Pemborosan Akibat Cuaca Esktrem

"(ASN) yang tidak langsung (melayani masyarakat), mungkin masing-masing (OPD) nanti memikirkan itu (menerapkan WFH)," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Di sisi lain, kata Heru, ASN yang melayani masyarakat secara langsung memang belum bisa menjalani WFH.

Kemudian, jika kondisi cuaca di Ibu Kota masih normal, ASN masih diwajibkan bekerja dari kantor (work from office/WFO).

"ASN yang untuk pelayanan langsung, enggak bisa (WFH)," tegas Heru.

Baca juga: Ada Potensi Banjir di Jakarta, Heru Budi Imbau Perusahaan Terapkan WFH

"Tapi, sejauh itu masih landai, (ASN) silakan masuk," sambung dia.

Sementara itu, Heru turut mengimbau perusahaan di Jakarta untuk menerapkan kebijakan WFH dalam beberapa hari ke depan. 

Menurut dia, para karyawan swasta lebih baik tidak bekerja dari kantor agar terhindar dari kemacetan dan bencana di jalan.

"Mengondisikan masing-masing karyawan swasta untuk bisa WFH, menghindari kemacetan, bencana, pemborosan (bahan bakar minyak) dan lainnya," tegas Heru di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Selasa.

Dalam kesempatan yang itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memang meminta Heru agar menentukan sikap menghadapi ancaman bencana di Ibu Kota.

Baca juga: Antisipasi Kepadatan Arus Balik Libur Natal dan Tahun Baru, Polisi Minta Perusahaan Terapkan WFH

"Perlu disikapi oleh BNPB pusat dengan BPBD, dan Bapak PJ Gubernur DKI, untuk menentukan langkah-langkah yang harus kita laksanakan khususnya pada fase pencegahan (bencana)," tutur Suharyanto.

Terlebih, saat ini dan beberapa waktu ke depan, Jakarta diprediksi akan menghadapi cuaca yang tidak bersahabat.

"Tadi kami sudah berbicara cukup intens, bahwa DKI merupakan salah satu provinsi yang potensi risiko bencananya juga cukup tinggi. Kita ketahui bersama, di DKI ini dengan curah hujan yang cukup tinggi ini juga potensi bencana banjir tahunan juga (tinggi). Ini harus kita sikapi dan kita antisipasi," ungkap Suharyanto.

"Di akhir tahun 2022 merupakan persiapan curah hujan, di awal Januari Februari ini cukup tinggi. Tentu saja kita juga tidak menginginkan apabila nanti terjadi banjir," sambung dia.