Ribut-ribut Tarif KRL untuk Orang Kaya, Pengamat: Subsidi Mobil Listrik Dialihkan Saja untuk Perbanyak "Feeder" ke Stasiun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengkritik rencana insentif kendaraan listrik oleh pemerintah.

Menurut Djoko, kebijakan yang akan diluncurkan Kementerian Perindustrian itu cukup mengusik hati nurani para pengguna jasa transportasi umum, khususnya pengguna kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek.

Seperti diketahui, pada saat yang bersamaan Kementerian Perhubungan melemparkan wacana akan ada penyesuaian pada tarif KRL Commuter Line untuk orang-orang kaya agar subsidi bisa tepat guna.

Di tengah upaya memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, Djoko menilai kebijakan mobil listrik itu justru kontraproduktif.

Baca juga: Tak Masalah Tarif KRL Dibedakan, Pengamat: Asalkan Ongkos Transportasi di Bawah 10 Persen Pendapatan

"Jika diberikan pada sejumlah pembelian mobil listrik dan sepeda motor listrik, dampaknya akan menambah kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas," Djoko dalam penjelasannya kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2022).

Seharusnya, kata Djoko, Kemenperin turut mendukung upaya pembenahan transportasi umum yang sedang dilakukan oleh Kemenhub di kawasan perkotaan.

Pembenahan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bus listrik dan kendaraan konversi atau sepeda motor listrik di daerah sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Djoko menyebutkan, angkutan pengumpan atau feeder dari kawasan perumahan di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju stasiun KRL dapat menggunakan kendaraan umum listrik.

"Bisa kendaraan umum baru atau kendaraan umum yang ada dikonversi diprioritaskan untuk mendapat program insentif kendaraan listrik," kata Djoko.

Baca juga: Soal Penyesuaian Tarif KRL bagi Orang Kaya, MTI Nilai Lebih Baik Bedakan Ongkos pada Akhir Pekan

Djoko menyebutkan, tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah yang berlaku saat ini bekum bisa menekan total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32 persen dari pendapatan bulanan.

Meskipun angka itu berdasarkan survey Badan Litbang Perhubungan 2013, Djoko menilai, layanan transportasi first mile atau dari rumah ke stasiun belum banyak perubahan. Menurut Djoko, angkutan ke stasiun cenderung semakin berkurang jumlahnya.

Ia mengatakan biaya perjalanan layanan transportasi dari tempat tinggal ke stasiun (first mile) dan layanan transportasi dari stasiun ke tempat tujuan (last mile) masih lebih mahal.

Dalam pandangannya, Djoko berujar subsidi tepat sasaran harus terus diupayakan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pengguna transportasi umum.

"Setiap pengguna transportasi umum wajib menerima subsidi, karena sudah membantu pemerintah untuk mereduksi terjadinya kemacetan, menurunkan tingkat polusi udara, dan turut mengurangi angka kecelakaan," kata Djoko.