Pemprov DKI Serahkan Data Kependudukan ke BPS untuk Entaskan Kemiskinan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan data registrasi sosial dan ekonomi (Regsosek) dan kemiskinan ke Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut sudah diserahkan pada Desember 2022 dan saat ini tengah masuk tahap sinkronisasi.

"Hari ini menyinkronkan kebijakan dari data yang kami kirim dan tentunya tadi bapak BPS memberikan briefing ke kami dan mengarahkan termasuk pengentasan data Regsosek dan kemiskinan di DKI Jakarta," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Heru Budi Serahkan Keputusan Penarikan Raperda ERP ke DPRD DKI

Heru mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki data by name by address dan terperinci terkait penduduk DKI Jakarta.

"Pertama adalah data dari Carik (aplikasi Carik Jakarta) ya, data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), P3KE (pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem), itu semuanya kami gabung, tadi sudah bicara digabung kemudian kami kirim ke BPS," kata Heru.

"Gunanya bagi Pemda DKI hasil nanti dengan BPS kan banyak, untuk ketepatan pemberian sasaran, bansos, KJP, KJS, sembako, bantuan gizi, termasuk kesehatan," sambung dia.

Baca juga: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Heru Budi: Kemacetan Tetap Ada...

Heru menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap menyukseskan Regsosek dengan data-data yang ada dan telah diberikan kepada BPS.

"Selanjutnya nanti tingkat berikutnya kami akan kumpul dengan Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPS, dan tentunya nanti kalau sudah ada kami akan sinkronkan dan berkomunikasi lanjut dengan kementerian terkait," ucap Heru.