IMB Sementara Warga Tanah Merah Diributkan, Patutkah Anies Baswedan Disalahkan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Buntut dari kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara, turut memercikkan perdebatan publik soal hak warga Tanah Merah yang telah tinggal puluhan tahun di sana.

Seperti diketahui, kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) telah menelan korban jiwa dari perkampungan warga yang rapat di sisi utara dan timur depo BBM itu.

Lokasi depo BBM yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga setempat dipersoalkan. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun terseret dalam tragedi ini.

Baca juga: Dipertanyakan, Bagaimana Bisa Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang Tak Punya Sertifikat tapi Diberi IMB?

Pada 2021, Anies menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara. IMB itu disebut memiliki jangka waktu selama tiga tahun.

Anies turut disalahkan atas kebakaran yang telah menelan korban jiwa ini karena dianggap mengabaikan status kepemilikan lahan di kawasan yang dinilai sebagai zona berbahaya.

Patutkah Anies disalahkan?

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, kebakaran yang menelan korban jiwa itu tidak sepenuhnya kesalahan gubernur sebelumnya.

Jika ditarik ke belakang, kata Trubus, sejumlah nama ikut andil dalam pembiaran warga Tanah Merah menempati zona berbahaya dan status kepemilikan lahannya belum jelas.

Baca juga: Pertahankan Depo Pertamina di Plumpang Dinilai Lebih Realistis, Pakar Tata Kota: Lebih Baik Infrastruktur yang Diperbaiki

Trubus pun turut menyinggung Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta yang juga membagikan kartu tanda penduduk (KTP) pada warga Tanah Merah sebagai bagian dari kontrak politik.

Baru kemudian baru diikuti Anies yang menerbitkan IMB kawasan yang sifatnya sementara. Penerbitan IMB itu pun, kata dia, merupakan jalan tengah agar warga setempat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar.

"Jadi apa yang dilakukan Pak Anies itu sebetulnya hanya sementara untuk memberikan ruang pada masyarakat agar bisa tinggal sementara di sana," kata Trubus kepada Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

Tak hanya eksekutif, Trubus juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang pasif dalam penyelesaian masalah ini. Padahal, tugas DPRD adalah sebagai pengawas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"DPRD ini ada juga sebagian para wakilnya berasal dari wilayah itu. Jadi, memang selama ini mereka (warga Tanah Merah) dipolitisasi oleh mereka-mereka itu dengan janji-janji agar mereka memberikan suara," kata Trubus.

Baca juga: Pemindahan Depo Plumpang Dinilai Kurang Bijak, Pakar Kebijakan Publik: Bisa Menguras Anggaran

Menurut dia, buntut dari kebakaran ini semakin memperlihatkan secara jelas ketidakharmonisan eksekutif dan legislatif dalam mencari solusi untuk warga Tanah Merah. Trubus berujar, gubernur seperti jalan sendiri sehingga kebingungan sendiri.

"Padahal, DPRD bisa interpelasi, memberikan teguran atau langkah politik lainnya untuk menekan gubernur untuk menyelesaikan persoalan itu," kata dia.

Di sisi lain, Trubus juga mengatakan PT Pertamina seharusnya sejak awal proaktif dengan ikut berkolaborasi dengan Pemprov DKI agar masyarakat tidak tinggal di atas lahan yang diklaim milik mereka.