Pemprov DKI Diminta Realisasikan Penggunaan Mobil Listrik sebagai Kendaraan Dinas Pejabatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk segera merealisasikan rencana penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas para pejabatnya.

Langkah itu diperlukan untuk memberikan contoh kepada masyarakat, soal penggunaan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan.

"Kalau bukan dari Pemda dulu yang memulai (beri contoh) ya siapa? Jadi memang solusi pertama, memang kita harus mengganti dulu kendaraan kita jadi listrik," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah, saat dikonfirmasi, Senin (3/7/2023).

Dengan begitu, kata Ida, permasalahan polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh kendaraan bisa ditekan.

Bersamaan dengan itu, masyarakat bisa semakin memahami pentingnya menggunakan kendaraan listrik jika memungkinkan.

Baca juga: Heru Budi Bakal Punya 2 Mobil Dinas Listrik, Sekda DKI: Sudah Diatur Permendagri

"Untuk beli bensin dan charge listrik ini kan bedanya sangat jauh, menurut saya harus segera mungkin diberikan itu," kata Ida.

"Sekali lagi terkait polusi memang Pemda DKI harus mendahului dari masyarakat. memberikan contoh yang baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI sebelumnya merencanakan pengadaan mobil dinas buat Heru setelah menjabat Pj Gubernur.

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk membeli mobil jip dan Rp 800 juta untuk membeli mobil sedan sebagai kendaraan dinas Heru.

Baca juga: Batal Pakai Mobil Listrik Murni sebagai Kendaraan Dinas, Heru Budi: Tak Ada Uang

Saat itu Heru dikabarkan akan menerima mobil Hyundai Ioniq sebagai kendaraan dinas dari Pemprov DKI Jakarta.

Namun, Heru kini menggunakan Toyota Innova Zenix Hybrid berwarna hitam sebagai kendaraan dinasnya.

Mobil dinas yang dia dapatkan setelah sembilan bulan menjabat itu bertenaga gabungan, yakni bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Heru mengaku memilih Toyota Innova Zenix Hybrid sebagai kendaraan dinas dibandingkan mobil listrik murni agar anggarannya tidak terlalu besar.

"Ya tidak ada uang (untuk pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas)," ujar Heru di Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Rabu (28/6/2023).