Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Usulan Pansus JIS, Fraksi PDI-P Bakal Temui Ketua DPRD DKI

Kompas.com - 25/07/2023, 14:30 WIB
Tria Sutrisna,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Fraksi PDI-P mengaku bakal menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (25/7/2023).

Pertemuan itu untuk menjelaskan alasan diperlukannya pembentukan panitia khusus (Pansus) dan urgensinya dalam menangani masalah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

"Jadi beliau meminta penjelasan lisan ya berkaitan dengan, salah satunya yaitu ada beberapa agenda, salah satunya adalah usulan pembentukan pansus JIS," ujar Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Menurut Rio, penjelasan mengenai itu diperlukan agar menjadi gambaran bagi pimpinan DPRD DKI, dalam menentukan jawaban atas usulan Fraksi PDI-P.

Baca juga: Fraksi PDI-P Resmi Ajukan Pembentukan Pansus JIS ke Ketua DPRD DKI

"Kemarin juga kami coba komunikasi dengan beberapa teman-teman anggota DPRD, dan juga sambutannya berkaitan dengan soal objek teknis, realisasi hasil produk dari rencana pembangunan JIS," kata Rio.

Untuk diketahui, Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan permohonan pembentukan pansus untuk mendalami masalah pembangunan JIS.

Surat usulan pembentukan pansus untuk mendalami masalah JIS telah dilayangkan kepada Prasetyo pada 17 Juli 2023.

"Iya, sudah. Jadi Fraksi PDI-P menyampaikan surat usulan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta tentang panitia khusus (pansus) JIS," kata Dwi Rio.

Baca juga: Pro-Kontra Pansus JIS, Diusulkan tapi Belum Pernah Terwujud...

Sebelumnya, Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan pansus untuk mendalami kesalahan prosedur pembangunan JIS.

Pasalnya, stadion itu disebut dibangun tidak sesuai panduan perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris, Buro Happold.

"Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," kata Dwi Rio.

Sementara itu, dalam keterangan resminya, Buro Happold menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan JIS tidak sesuai panduan.

"Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah," beber Buro Happold dalam pernyataan klarifikasi yang diterima Kompas.com, Minggu (9/7/2023).

Baca juga: Dukung Usulan Pansus JIS, F-Gerindra DKI: Selama Bukan Cari Kesalahan ke Arah Politis

Buro Happold mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS, sehingga tidak pernah pula merancangnya. Selain itu, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan selanjutnya.

"Pihak PT Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019," tulisnya.

Lingkup pekerjaan Buro Happold mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain (preparation of concept design guide), penilaian untuk soal teknis dan komersial (technical and commercial assessment), konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion (concept masterplan for the surrounding area), serta peta jalan implementasi proyek (implementation roadmap).

Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan mengaku telah memastikan agar seluruh aspek desain yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi.

Setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, Buro Happold diminta meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, alias konsultan yang ditunjuk Jakkon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com