Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Fraksi PDI-P Tak Setuju Rencana WFH 3 Bulan: Dianggap Terlalu Lama dan Bunuh Ekonomi yang Mulai Tumbuh

Kompas.com - 18/08/2023, 19:31 WIB
Abdul Haris Maulana

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah mulai September 2023.

Penerapan WFH dilakukan untuk menangani persoalan kemacetan di Ibu Kota.

"Ya, percontohan kami coba dulu mungkin (WFH) tiga bulan," ucap Heru, Rabu (16/8/2023).

Dianggap kelamaan

Baca juga: Heru Budi Rencanakan WFH 3 Bulan, F-PDIP: Enggak Kelamaan?

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menilai rencana penerapan WFH selama tiga bulan untuk mengurangi kemacetan DKI Jakarta terlalu lama.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berharap penerapan WFH tidak berlangsung selama tiga bulan.

"Tiga bulan? Enggak kelamaan kalau tiga bulan? Jangan tiga bulan lah," ucap Ketua Gembong melalui sambungan telepon, Jumat (18/8/2023).

Gembong menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah penyangga ketika hendak menerapkan WFH untuk tujuan mengurangi kemacetan.

Menurut dia, kemacetan tak akan terurai jika WFH hanya diterapkan di Ibu Kota saja.

Baca juga: Kualitas Udara Buruk, Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Terapkan WFH bagi ASN Selama 3 Bulan

"WFH juga enggak bisa hanya Jakarta tok, penyangga juga. Makanya perlu dilakukan koordinasi antar-pemerintah daerah," tegasnya.

Jangan sampai bunuh ekonomi yang mulai tumbuh

Gembong menegaskan bahwa Fraksi PDI-P DPRD DKI sejatinya menyetujui penerapan WFH.

Namun, Gembong menekankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar perlu menjaga pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bangkit usai pandemi Covid-19.

"Dalam konteks WFH, saya setuju, tapi perlu keseimbangan itu. Cari formulasinya agar terjadi keseimbangan," ujarnya.

Baca juga: Heru Budi Mau WFH 3 Bulan, F-PDIP: Jangan Bunuh Ekonomi yang Mulai Tumbuh!

Lebih lanjut, Gembong meminta Pemprov DKI agar tak membiarkan perekonomian layu lantaran penerapan WFH yang terlalu lama.

"Prinsipnya jangan WFH membunuh ekonomi yang sudah mulai tumbuh," tuturnya.

(Penulis: Muhammad Naufal | Editor: Irfan Maullana).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Larang Bisnis 'Numpang' KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Larang Bisnis "Numpang" KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Megapolitan
Anak-anak Rawan Jadi Korban Kekerasan Seksual, Komnas PA : Edukasi Anak Sejak Dini Cara Minta Tolong

Anak-anak Rawan Jadi Korban Kekerasan Seksual, Komnas PA : Edukasi Anak Sejak Dini Cara Minta Tolong

Megapolitan
Ditipu Oknum Polisi, Petani di Subang Bayar Rp 598 Juta agar Anaknya Jadi Polwan

Ditipu Oknum Polisi, Petani di Subang Bayar Rp 598 Juta agar Anaknya Jadi Polwan

Megapolitan
Polisi Periksa Selebgram Zoe Levana Terkait Terobos Jalur Transjakarta

Polisi Periksa Selebgram Zoe Levana Terkait Terobos Jalur Transjakarta

Megapolitan
Polisi Temukan Markas Gangster yang Bacok Remaja di Depok

Polisi Temukan Markas Gangster yang Bacok Remaja di Depok

Megapolitan
Polisi Periksa General Affair Indonesia Flying Club Terkait Pesawat Jatuh di Tangsel

Polisi Periksa General Affair Indonesia Flying Club Terkait Pesawat Jatuh di Tangsel

Megapolitan
Progres Revitalisasi Pasar Jambu Dua Mencapai 90 Persen, Bisa Difungsikan 2 Bulan Lagi

Progres Revitalisasi Pasar Jambu Dua Mencapai 90 Persen, Bisa Difungsikan 2 Bulan Lagi

Megapolitan
Pemerkosa Remaja di Tangsel Mundur dari Staf Kelurahan, Camat: Dia Kena Sanksi Sosial

Pemerkosa Remaja di Tangsel Mundur dari Staf Kelurahan, Camat: Dia Kena Sanksi Sosial

Megapolitan
Tersangka Pembacokan di Cimanggis Depok Pernah Ditahan atas Kepemilikan Sajam

Tersangka Pembacokan di Cimanggis Depok Pernah Ditahan atas Kepemilikan Sajam

Megapolitan
Kasus DBD 2024 di Tangsel Mencapai 461, Dinkes Pastikan Tak Ada Kematian

Kasus DBD 2024 di Tangsel Mencapai 461, Dinkes Pastikan Tak Ada Kematian

Megapolitan
Selebgram Zoe Levana Terobos dan Terjebak di 'Busway', Polisi Masih Selidiki

Selebgram Zoe Levana Terobos dan Terjebak di "Busway", Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Terobos Busway lalu Terjebak, Selebgram Zoe Levana Bakal Diperiksa

Terobos Busway lalu Terjebak, Selebgram Zoe Levana Bakal Diperiksa

Megapolitan
Sulitnya Ungkap Identitas Penusuk Noven di Bogor, Polisi: Pelaku di Bawah Umur, Belum Rekam E-KTP

Sulitnya Ungkap Identitas Penusuk Noven di Bogor, Polisi: Pelaku di Bawah Umur, Belum Rekam E-KTP

Megapolitan
Sendi Sespri Iriana Diminta Jokowi Tingkatkan Popularitas dan Elektabilitas untuk Maju Pilkada Bogor

Sendi Sespri Iriana Diminta Jokowi Tingkatkan Popularitas dan Elektabilitas untuk Maju Pilkada Bogor

Megapolitan
Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass, 6 WNI Ditangkap

Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass, 6 WNI Ditangkap

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com