Menanti Teladan Pejabat yang Juga Harus Naik Kendaraan Umum untuk Atasi Polusi Udara, Jangan Cuma Warganya

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai seharusnya juga memberikan teladan untuk menggunakan transportasi umum.

Penggunaan transportasi umum diharapkan bisa turut mengatasi masalah polusi udara di Jakarta. Masalahnya, masyarakat menilai, para pejabat sendiri tidak menggunakan transportasi umum.

"Pemangku keputusannya (pejabat) juga kasih contoh naik kendaraan umum, enggak cuma menyuruh," kata Dicky (32), saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/8/2023).

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Heru Budi Anggap Angjinl Genap 24 Jam Akan Persulit Warga | Kualitas Udara Jakarta Terburuk Ketiga se-Indonesia

"Kan kemarin ada tuh yang suruh buat pakai kendaraan umum. Saya enggak yakin, dia ke kantor pakai kendaraan umum," kata Dicky lagi.

Di sisi lain, Dicky menyayangkan kondisi transportasi umum saat ini belum memadai. Jumlah transportasi umum belum cukup banyak untuk mengangkut seluruh masyarakat.

Akibatnya, masyarakat pengguna transportasi umum berdesak-desakan sehingga merasa tidak nyaman.

Sama dengan Dicky, Panji Lambang Suharto (27) juga menilai, kondisi transportasi umum belum cukup memadai, salah satunya soal jarak kedatangan bus transjakarta yang cukup lama.

Baca juga: Kualitas Udara Buruk, KPBB Akan Gugat Pemerintah dan Industri Atas Kerugian Dampak Pencemaran

Akibatnya, waktu tempuh menggunakan kendaraan umum lebih lama dibandingkan kendaraan pribadi.

Malah suruh beli mobil listrik

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah polusi udara yang belum mereda.

Setelah kebijakan work from home (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) DKI diberlakukan, kini ASN juga diharapkan beralih ke kendaraan listrik.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ASN bisa memanfaatkan momentum WFH untuk menabung modal membeli kendaraan listrik.

Baca juga: Heru Budi Minta Bank DKI Ringankan Bunga Cicilan ASN yang Beli Kendaraan Listrik

"Mudah-mudahan karyawan kami bisa beli minimal motor listrik. Ini panggilan jiwa, yang balas gusti Allah," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Harapan ini disampaikan Heru karena kebijakan WFH membuat berkurangnya penggunaan tunjangan transportasi yang didapatkan ASN setiap bulan.

Seharusnya, menurut Heru, uang itu bisa dimanfaatkan ASN untuk membeli kendaraan listrik. Sebab, pengeluaran untuk ongkos otomatis berkurang selama WFH.

Macet akan semakin parah

Anjuran untuk aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta membeli kendaraan listrik pribadi dianggap kurang tepat karena justru berpotensi memperparah kemacetan.

Baca juga: Fraksi PKS: Anjuran ASN Beli Kendaraan Listrik Memperparah Macet Jakarta