Heru Budi Minta Bank DKI Ringankan Bunga Cicilan ASN yang Beli Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Bank DKI untuk menerapkan bunga cicilan rendah bagi ASN yang hendak membeli kendaraan listrik.

Hal ini agar para ASN bersedia membeli kendaraan pribadi berbasis listrik untuk menekan polusi udara.

"Yang saya imbau adalah dalam waktu dekat, ASN yang mampu untuk paling kecil minimal kendaraan roda dua listrik. Saya minta beli baru," ujar Heru Budi kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Fraksi PKS: Anjuran ASN Beli Kendaraan Listrik Memperparah Macet Jakarta

"Nanti saya minta kepada Bank DKI, untuk dalam waktu tertentu bisa diberikan bunga murah cicilan," sambung dia.

Saat ini, kata Heru, Pemprov DKI sedang membahas teknis pemberian bunga cicilan bagi ASN pembeli kendaraan listrik.

Heru berharap para ASN bisa memanfaatkan layanan tersebut agar masalah polusi udara di Jakarta bisa diatasi.

"Mudah-mudahan mereka mau, kalau beli cash kan memberatkan, kita kasih waktu melalui Bank DKI. Selain dia dapat mobil, dia dapat kendaraan roda dua, ASN kita dengan kendaraannya bisa mengatasi polusi," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, ASN Pemprov DKI Jakarta dianjurkan memanfaatkan momentum penerapan work from home (WFH) 50 persen untuk menabung dan membeli kendaraan listrik.

Baca juga: Setelah Terapkan WFH, Heru Budi Kini Minta ASN Beli Kendaraan Listrik demi Atasi Polusi

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan para ASN memiliki tunjangan transportasi yang didapatkan setiap bulan.

Tunjangan ini tak berkurang meski sedang diberlakukan WFH mulai 21 Agustus sampai akhir Oktober 2023.

Menurut dia, uang itu bisa dimanfaatkan untuk membeli kendaraan listrik. Sebab, pengeluaran untuk ongkos akan berkurang selama WFH untuk mengatasi masalah polusi udara diterapkan.

"Mereka kan sudah ada uang transport, dibeliin cicil dong motor listrik," ujar Heru Budi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Meski begitu, Heru menegaskan bahwa tidak ada paksaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar para ASN membeli kendaraan listrik.

Baca juga: Heru Budi Minta ASN Tabung Tunjangan Transportasi Selama WFH untuk Beli Kendaraan Listrik

Sebab, pembelian dan penggunaan kendaraan listrik itu bersifat imbauan, bahkan secara khusus ditujukan kepada pejabat eselon 4.

"Itu sifatnya imbauan," tegas Heru.