Setelah Terapkan WFH, Heru Budi Kini Minta ASN Beli Kendaraan Listrik demi Atasi Polusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah polusi udara yang belum mereda.

Setelah kebijakan work from home (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) DKI diberlakukan, kini ASN juga diharapkan beralih ke kendaraan listrik.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ASN bisa memanfaatkan momentum WFH untuk menabung modal membeli kendaraan listrik.

"Mudah-mudahan karyawan kami bisa beli minimal motor listrik. Ini panggilan jiwa, yang balas gusti Allah," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Alihkan tunjangan transportasi

Harapan ini disampaikan Heru karena kebijakan WFH membuat berkurangnya penggunaan tunjangan transportasi yang didapatkan ASN setiap bulan.

Seharusnya, menurut Heru, uang itu bisa dimanfaatkan ASN untuk membeli kendaraan listrik. Sebab, pengeluaran untuk ongkos otomatis berkurang selama WFH.

"Mereka kan sudah ada uang transport, dibeliin cicil dong motor listrik," kata Heru.

Baca juga: Heru Budi Minta ASN Tabung Tunjangan Transportasi Selama WFH untuk Beli Kendaraan Listrik

Terpisah, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengungkapkan, besaran tunjangan transportasi yang didapatkan ASN bervariasi.

"Itu kan tergantung dari areal kerja, jadi untuk level provinsi, kemudian ada yang kota dan kecamatan, kelurahan. Untuk provinsi sekitar Rp 6,5 juta per bulan," kata Sigit.

Atas dasar itu, ASN seharusnya bisa memanfaatkan uang tunjangan mereka untuk membeli kendaraan listrik sesuai kemampuan.

Peralihan ke kendaraan bertenaga listrik ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah polusi udara di Ibu Kota.

"Sebenernya kan gini, teman-teman kan punya kemampuan. Jadi uang itu bisa digunakan sebagai cicilan untuk membeli kendaraan yang berbahan bakar baterai," ujar Sigit.

Tidak ada pemaksaan

Meski begitu, Heru menegaskan bahwa tidak ada paksaan dari Pemprov DKI Jakarta agar ASN membeli kendaraan listrik.

Pembelian dan penggunaan kendaraan listrik itu bersifat imbauan, bahkan secara khusus ditujukan kepada pejabat eselon empat ke atas.

"Itu sifatnya imbauan," tegas Heru.