Warga Dimintai Rp 50.000 untuk Antre Pangan Murah, Heru Budi: Kalau Pelakunya Aparat Saya Tindak!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan bakal menindaklanjuti temuan dugaan pungutan liar (Pungli) dalam proses pembelian bantuan pangan murah di Koja, Jakarta Utara.

Bantuan pangan murah tersebut dikhususkan bagi warga yang menjadi peserta Kartu Jakarta Pintar hingga Kartu Lansia Jakarta.

"Tadi katanya ada pungli, saya akan cek juga. Pungli itu siapa. Kalau (pelakunya) aparat saya tindak," ujar Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/9/2023).

Baca juga: Di Depan Heru Budi, F-PKS Ungkap Warga Diminta Bayar Rp 50.000 untuk Antre Beli Pangan Murah

Selain itu, Heru juga akan menindaklanjuti soal proses pembelian pangan murah yang dianggap mempersulit warga, dan membuat antrean membludak.

Permasalahan ini membuat warga harus mengantre sejak pukul 03.00 WIB ataupun 04.00 WIB pagi untuk membeli pangan murah.

"Kemudian soal bahan pangan protes katanya masyarakat ngantri jam 04.00 WIB pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kami minta kalau buka jam 08.00 datang jam 07.00 WIB," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengungkap ada pungutan liar dalam program pembelian pangan murah bagi warga penerima bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia Jakarta, dll.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin saat menginterupsi rapat paripurna, Senin (18/9/2023).

Baca juga: Heru Budi Minta Dirut PAM Jaya Segera Atasi Krisis Air Bersih di Kalideres

Untuk diketahui, rapat paripurna ini beragenda penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Palfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2024.

"Interupsi pimpinan. Suhud Aliyudin, PKS. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat, terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan," ujar Suhud di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI.

Suhud menjelaskan, warga mengeluhkan proses pembelian pangan murah yang dipersulit. Warga harus datang ke lokasi sejak pukul 03.00 WIB jika ingin mendapatkan nomor antrean.

"Warga harus datang jam 03.00 WIB pagi, dan bahkan masih ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya," ungkap Suhud.

Baca juga: Apartemen Kalibata City Pasang 18 Water Mist untuk Tekan Polusi, Diklaim Terbanyak se-Jakarta

Selain itu, Suhud mengungkapkan, warga juga dimintai uang pungutan liar (pungli) agar mendapatkan nomor antrean pembelian pangan murah.

Suhud kemudian memutarkan bukti rekaman seorang warga yang ditawari membayar Rp 50.000 jika ingin mendapatkan antrean terdepan.

Sementara itu, untuk mendapatkan nomor antrean di urutan tengah, warga harus membayar Rp 20.000.

"Ini pimpinan realitas di lapangan. Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," kata Suhud.