Diminta PSI Transparan Soal APBD 2024, Heru Budi: Sudah Dikasih "Soft Copy"

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi permintaan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI terkait transparansi dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024.

Menurut Heru, setiap anggota DPRD sudah memiliki soft copy dari APBD yang saat ini tengah dibahas.

"Boleh saja, kan sudah dikasih soft copy-nya masing-masing," ujar Heru Budi saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Pernah Bongkar Anggaran Lem Aibon, Fraksi PSI Minta Heru Budi Kembali Buka Dokumen APBD DKI untuk Umum

Terkait permintaan Fraksi PSI agar dokumen APBD dapat diakses masyarakat umum, Heru menegaskan bahwa saat ini sedang berproses.

"Ya kan lagi sedang proses, (nanti) bisa dilihat," ucap Heru.

Permintaan kepada Pemprov DKI untuk transparan soal dokumen APBD itu disampaikan saat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta 2024 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (9/10/23).

"Kami berharap kepada Pemprov DKI di bawah kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak menggunakan standar transparansi anggaran yang sama dengan Gubernur sebelumnya," ujar anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Justin Adrian saat membacakan pandangan.

Justin mengatakan, Fraksi PSI DKI menyayangkan adanya kemunduran terkait transparansi dokumen anggaran APBD dari yang sebelumnya mudah diakses melalui situs Smart APBD.

Baca juga: Heru Budi Serahkan Raperda APBD 2024 Rp 81,58 Triliun ke DPRD DKI

"Kami masih mengingat, saat pertama kali kami terlibat dalam pembahasan rancangan APBD, kami dapat dengan mudah mengakses setiap detail rancangan anggaran melalui situs Smart APBD," ucap Justin.

Dengan begitu, biaya untuk setiap unit atau barang yang dianggarkan dapat mudah dilihat dan dipertimbangkan, termasuk saat itu soal anggaran lem Aibon.

"Sayangnya, keramaian tersebut justru nampaknya membuat Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menjadi terkesan tidak nyaman, dengan melakukan pembatasan informasi detail anggaran di DKI Jakarta," kata Justin.

Justin pun berharap Pemprov DKI Jakarta dapat kembali memberikan kemudahan untuk melihat dokumen anggaran APBD, baik untuk anggota legislatif maupun masyarakat umum.

"Sehingga anggaran DKI Jakarta yang nilainya mencapai kisaran Rp 80 triliun, tidak hanya dapat diawasi oleh kami pihak legislatif, tetapi juga dapat diawasi oleh khalayak umum," ucap Justin.