JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mempersoalkan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang membongkar stick cone atau tiang pembatas jalur sepeda di beberapa ruas jalan Ibu Kota.
Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima mengatakan, pihaknya kecewa dengan langkah Pemprov DKI tersebut.
"Kami sungguh sangat kecewa," ungkap Fahmi saat dihubungi, Rabu (18/10/2023).
Baca juga: Stick Cone Jalur Sepeda Dibongkar, Pemprov DKI Dianggap Hilangkan Keberadaban Kota Maju
Fahmi menyampaikan, B2W Indonesia telah memerhatikan gelagat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Fahmi dan teman-temannya yang tergabung B2W melihat Heru seakan-akan ingin menghilangkan prestasi dan program Gubernur sebelumnya.
"Ini gelagatnya sudah lama kami perhatikan, sangat benci banget prestasi dan kebaikan program gubernur sebelumnya," kata Fahmi.
"Dari awal anggaran pengembangan jalur sepeda dihapus, trotoar jalur sepeda dibongkar di Jalan Santa. Lalu penghentian biaya perawatan jalur sepeda, kini malah pelan pelan menghilangkan," sambungnya.
Fahmi berujar, pembongkaran stick cone merepresentasikan ketidakseriusan Heru Budi memfasilitasi pesepeda.
Baca juga: Dishub DKI Cabut Stick Cone Jalur Sepeda di 13 Ruas Jalan
Pembongkaran jalur sepeda itu pun dianggap membuat Jakarta melangkah mundur.
"Lebih kepada sensitivitas politik gubernur yang sebelumnya. Sehingga keberhasilan membangun jalur sepeda sebagai wujud keberadaban sebuah kota maju pun dihilangkan," ujar Fahmi.
Fahmi mengatakan, saat ini B2W Indonesia tengah berencana menggugat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI selaku pihak yang membongkar stick cone jalur sepeda.
"Kami juga sedang pikirkan menggugat Dishub DKI yang membongkar fasilitas umum ini hanya karena alasan tidak aman," jelas Fahmi
Selain itu, kata Fahmi, B2W juga berencana menggugat Institute for Transportations and Development Policy (ITDP).
Baca juga: Kecewa Stick Cone Jalur Sepeda Dicopot, B2W: Kami Sedang Berpikir Bakal Gugat Dishub DKI
Gugatan itu bakal dilayangkan lantaran ITDP malah memberi penghargaan kepada Pemprov DKI.
"ITDP internasional yang memberi penghargaan kepada DKI Jakarta soal Suistainable City Award, dulu dibanggakan dengan kualifikasi kota nomor satu di dunia yang menerapkan mobilitas yang terintegrasi dan sustain," kata Fahmi.