MKMK Tak Bisa Koreksi Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Massa Aksi Sujud Syukur

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekumpulan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur sujud syukur usai mendengarkan putusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi (MKMK) hari ini, Selasa (7/11/2023).

Sebab, MKMK tak dapat mengoreksi Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

"Kami sebagai masyarakat yang mendukung putusan MK (ini) sangat sesuai ekspektasi kami. Karena dari awal kami menganggap bahwasanya apapun yang diputuskan MKMK tak bisa membatalkan putusa MK," kata perwakilan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur Ali Lubis kepada wartawan usai demo di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca juga: Massa Aksi Bersorak lalu Bubarkan Diri Setelah Dengar MKMK Tak Bisa Koreksi Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

"Kami konsentrasi di situ (putusan tak dikoreksi). Selebihnya enggak ada urusan," tegas Ali.

Putusan terkait batas usia capres-cawapres, kata Ali, telah sesuai dengan UUD Pasal 24c Ayat 1.

Ali juga mengungkapkan, pihaknya sangat bersyukur dan itu sebabnya mewujudkan sujud syukur atas putusan ini.

Untuk diketahui, MKMK menyimpulkan bahwa mereka tak bisa mengoreksi putusan kontroversial MK berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres.

Baca juga: Demo Terkait Putusan MKMK Selesai, Jalan Medan Merdeka Barat Dibuka Kembali

Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama yang dibacakan MKMK untuk 9 hakim konstitusi secara kolektif, terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," tulis putusan tersebut yang ditampilkan dalam sidang pembacaan putusan, Selasa (7/11/2023). "Pasal 17 Ayat (6) dan Ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi."

Dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10/2023) lewat putusan yang kontroversial.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Baca juga: MKMK Minta MK Segera Gelar Pemilihan Pengganti Anwar Usman

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun.

Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu (22/10/2023) dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI, Rabu (25/10/2023).

Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara ini, meski pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi yang tak setuju putusan nomor 90 itu mengungkap bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek.

Padahal, dalam perkara nomor 90 itu, pemohon bernama Almas Tsaqibbirru, seorang pelajar/mahasiswa kelahiran tahun 2000 mengakui dirinya adalah pengagum Wali Kota Solo yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming.

Almas berharap, Gibran bisa maju pada Pilpres 2024 walaupun usianya belum memenuhi ketentuan minimum 40 tahun.

Total, MK telah menerima secara resmi 21 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion).

MKMK membacakan putusan ini sehari sebelum tenggat pengusulan bakal pasangan capres-cawapres pengganti ke KPU RI.