Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heru Budi Diminta Bikin Target Konkret untuk Kurangi Pengangguran di Jakarta

Kompas.com - 14/11/2023, 19:55 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bambang Kusumanto meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memiliki target konkret untuk mengurangi angka pengangguran di Ibu Kota.

"Saya usul agar dalam menanggulangi pengangguran, ada target yang konkret misal sekian persen dalam 2023 atau 2024 akan kita kurangi. Angkanya jelas," ujar Bambang di ruang rapat paripurna, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: Soroti Angka Pengangguran di Jakarta, Fraksi PAN: Pelatihan Kerja Kita Ketinggalan Zaman

Menurut Bambang, selama ini Pemprov DKI Jakarta hanya membuat kebijakan dan aturan untuk menekan angka pengangguran di Ibu Kota, tetapi tak ada upaya konkret.

"Harus ada target kuantitatif. Mudah-mudahan ini bisa mewakili suara warga Jakarta," ucap Bambang.

Bambang sebelumnya menyoroti ada 3,1 juta warga DKI Jakarta yang tak bekerja.

Kondisi ini disebut karena kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak lagi relevan dalam mengentaskan pengangguran.

"Mohon maaf nih, tidak ada penyesuaian yang berarti. Jadi saya mohon Pak Pj Gubernur, itu dirombak aja lah. Pelatihan lapangan kerja kita sudah tidak kompatibel lagi, ketinggalan zaman," ujar Bambang.

Baca juga: Interupsi Rapat Paripurna, Fraksi PDI-P DKI Singgung Kekurangan Gaji yang Belum Diterima PJLP

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Bambang, terdapat 8,3 juta warga DKI Jakarta berusia pekerja. Namun, hanya 5,2 juta orang yang masuk kategori angkatan kerja.

"Selebihnya 3,1 juta itu dinyatakan tidak kerja atau tidak jelas. Ini angka yang luar biasa menurut saya. Dan 3 juta itu, ada kurang lebih 400.000 yang masuk kategori pengangguran terbuka," ungkap Bambang.

Menurut Bambang, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seharusnya bisa mengevaluasi dan memperbarui program "link and match" yang telah berjalan.

Sebab, perlu ada penyesuaian program yang relevan dengan perkembangan teknologi digital. Dengan begitu, angka pengangguran di Jakarta diharapkan bisa ditekan.

"Link and match ini hadir bukan guyon ini. Ini program pemerintah sejak tahun 2019. Ini adalah peningkatan relevansi antara dunia pendidikan dan lapangan kerja," kata Bambang.

"Dulu itu menfokuskan kepada optimalisasi. Kalau sekarang itu fokus kepada optimisasi yang berbasis teknologi digital dan artificial intelligence," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com