Kejanggalan Menu Cegah Stunting di Depok: Ada Foto Idris-Imam, Meski Pakai APBN

DEPOK,KOMPAS.com - Program pemberian makanan tambahan (PMT) Kota Depok, Jawa Barat menuai polemik.

Pasalnya, makanan yang diberikan di dalam program yang semestinya diperuntukkan bagi anak-anak guna mencega stunting, jauh dari layak. Padahal, anggaran program itu mencapai Rp 4,9 miliar.

Sebagai contoh, pada foto pertama yang beredar di Instagram @depok24jam, menu makanan pada hari pertama hanyalah berupa nasi putih yang dibungkus wadah bening serta kuah sup yang dibungkus plastik.

Sementara menu pada foto berikutnya hanya berupa tahu putih dan sawi yang diberi kuah. 

Komisi D DPRD Kota Depok pun telah memanggil para pihak terkait pada Jumat (17/11/2023) kemarin.

Baca juga: Sederet Kejanggalan Menu Program Pencegah Stunting yang Bikin Geram DPRD Depok

Anggota Komisi D Qonita Lutfiah menyoroti penggunaan anggaran oleh Dinkes Depok dalam program tersebut.

"Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan. Maka itu sebaiknya kita beri lah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan," kata Qonita.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah output program, kesesuaian paket makanan yang disajikan dengan anggaran Rp 18.000 hingga anggaran pengadaan wadah untuk kemasan PMT.

Anggota Komisi D lainnya, Babai Suhaimi justru mencecar soal penggunaan toples untuk membungkus makanan yang diberikan. Pasalnya, anggaran pengadaan untuk satu toples mencapai Rp 21.000.

Kompas.com/Wasti Samaria Simangunsong Anggota DPRD Depok Babai Suhaimi menunjukkan toples wadah menu PMT, di ruang rapat paripurna DPRD Depok, Jumat (17/11/2023).

"Ibu (Kadinkes Depok Mary Liziawati) jelaskan yang membuat ibu berinisiatif untuk memberikan toples ini?" tanya Babai ke Kadinkes Depok.

Pakai APBN, tapi Ada Stiker Walikota

Tak hanya soal anggaran dan menu makanan, hal lain yang menggelitik para anggota legislatif itu adalah stiker bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang ditempel pada tutup toples.

Padahal, menurut Babai, program PMT itu menggunakan anggaran pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Sementara Qonita menyoroti para kader puskesmas yang menggunakan warna pakaian yang identik dengan parpol tertentu ketika membagikan menu tersebut kepada masyarakat. 

Baca juga: DPRD Minta Stiker Stoples Menu Stunting Diganti, Dinkes Depok Ogah Keluar Biaya Lagi

"Banyak sekali foto-foto kader yang menyerahkan menu PMT ini mengenakan afiliasi salah satu partai politik," kata Qonita.

"Yang kita tahu beberapa kali di paripurna antara Pak Wali, Pak Wakil, dan DPRD sangat menjaga kondusifitas Kota Depok dalam menghadapi pemilu. Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan," imbuh Qonita.