Banyak PSK Jadi Korban TPPO di Jaksel, Diduga karena Menjamurnya Hotel Melati dan Apartemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jakarta Selatan.

Plt Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan Darwoto mengatakan, salah satunya penyebabnya diduga karena menjamurnya hotel melati dan apartemen murah.

“Banyak apartemen, banyak perhotelan, baik yang berbintang maupun melati di Jakarta Selatan, itu bisa menjadi faktor pendorong (TPPO),” kata Darwoto setelah memberikan pengarahan pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Rabu (22/11/2023).

Darwoto masih mencari tahu penyebab lain meningkatnya korban TPPO. Seiring dengan itu, Dinas PPAPP tetap harus sigap mencari solusinya. 

Apalagi, kata dia, bukan hanya PSK saja yang menjadi korban TPPO di Jakarta Selatan.

Baca juga: PSK Jadi Korban TPPO Terbanyak di Jakarta Selatan

Asisten rumah tangga (ART) dan pegawai swasta juga tercatat menjadi korban TPPO di wilayah ini.

“Pekerja di perusahaan sampai asisten rumah tangga juga menjadi korban TPPO. Tapi, yang paling banyak memang PSK,” tutur dia.

Sudin PPAPP Jakarta Selatan pun melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini. 

Salah satunya dengan membuka layanan konseling melalui program bernama Pusat Pelayanan Keluarga (Puspa).

Melalui Puspa, masyarakat tak perlu ragu ataupun takut untuk bercerita jika memang menjadi korban TPPO.

Baca juga: Curhat Para Pekerja Cari Sampingan demi Bertahan Hidup di Jakarta, Tak Bisa Andalkan Satu Pekerjaan

“Menemukan kasus-kasus seperti itu memang seperti aib, tetapi kalau kami tak telusuri, itu menunjukkan bahwa negara tidak hadir. Maka dari itu kami mengupayakan untuk melakukan pencegahan sebelum kejadian terjadi,” ungkap Darwoto.

Apalagi kasus TPPO di Jakarta Selatan, terutama yang melibatkan PSK, cenderung mengalami peningkatan.

Darwoto mengeklaim peningkatan itu terjadi selama beberapa bulan terakhir.

Darwoto pun berharap stakeholder terkait bisa saling mengisi untuk menekan adanya kasus TPPO.

Menurut dia, TPPO tak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Semua instansi terkait harus bahu-membahu melindungi para korban.

Apalagi, pengungkapan kasus TPPO ini tidak mudah. Tidak semua korban mau bercerita dan mencari pertolongan.

“Tak semuanya mau mengaku. Kalau korban TPPO sudah merasa nyaman (dengan pekerjaan), mungkin dia enggak akan speak up. Kalau yang merasa dirugikan atau tidak nyaman, baru masuk laporan ke kami,” tutup dia.