Pemprov DKI dan Daerah Penyangga Rapat Pengendalian Inflasi, Sepakat Galakkan Gerakan Tanam

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat terbatas dengan perwakilan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota, Rabu (29/11/2023) di Balai Kota DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, rapat tersebut membahas soal strategi pengendalian inflasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 46,15 persen terhadap inflasi nasional.

Baca juga: Kenaikan UMP DKI 2024 Diperkirakan Tak Sampai 5 Persen, Pakar: Mana Sanggup Buruh Hadapi Tekanan Inflasi?

“Sinergi ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar setiap daerah mampu mengendalikan inflasi,” ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Menurut Heru Budi, salah satu hal yang ditekan dalam pertemuan itu adalah mendorong Gerakan Tanam di setiap wilayah Jabodetabek.

Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan komoditas, sekaligus menjaga kestabilan harga di setiap wilayah.

“Yang perlu dilakukan adalah Gerakan Tanam. Gerakan ini untuk mengatasi permasalahan terutama kenaikan harga komoditas cabai rawit dan cabai merah,” kata Heru Budi.

Baca juga: Harga Cabai Rawit di Pasar Grogol Meroket, Tembus Rp 120.000 Per Kilogram

Selain itu, para pemerintah daerah Jabodetabek menyepakati kerjasama untuk menjaga ketersediaan bahan pokok pada akhir 2023.

Nantinya, kata Haru, setiap pemerintah daerah akan saling berkoordinasi untuk mengecek ketersediaan stok, sekaligus meningkatkan cadangan pangan.

Kerjasama juga dilakukan dalam hal penyediaan pasokan beras, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, cabai, daging sapi, daging ayam, dan ikan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Hal ini perlu menjadi fokus, mengingat mendekati Hari Besar Keagamaan Nasional Natal, Tahun Baru, dan event besar lainnya, maka perlu adanya penanganan terhadap pangan,” kata Heru Budi.