Penegakan Hukum Era Jokowi Dianggap Jadi Pembahasan yang Dinanti dalam Debat Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, analisis para calon presiden (capres) terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sesuatu yang dinanti dalam debat perdana para kandidat.

Terutama soal merosotnya indeks persepsi korupsi dalam sembilan tahun pemerintahan Jokowi.

"Kita ingin dengar bagaimana pandangan dari masing-masing capres ketika judgement terhadap performa dari pemerintah dalam aspek penegakan hukum. Khususnya merosotnya Indeks Persepsi Korupsi," kata Zaenur saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (12/12/2023).

Baca juga: Debat Capres Bahas Soal Hukum, Pukat UGM: Indeks Persepsi Korupsi yang Stagnan 9 Tahun Terakhir Bisa Disoroti

Menurut dia, ketiga pasangan ini memiliki keterkaitan langsung dengan presiden ketujuh Indonesia itu.

Apalagi, ada dua menteri Jokowi di sana, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Menariknya, tiga capres ini semuanya ada korelasinya dengan Presiden Jokowi. Bahkan ada anaknya presiden ikut pemilu. Salah satu menterinya juga ikut Pilpres, yang bertugas untuk membawahi bidang hukum," ujar Zaenur.

Zaenur melanjutkan, inilah bagian yang menarik untuk menyimak solusi-solusi yang ditawarkan dari setiap capres, mengingat situasi penegakan hukum Indonesia masih suram.

Baca juga: Anak Mahfud MD Ikut Nobar Debat Capres di Markas Relawan di Teuku Umar

Ditambah lagi pemberantasan korupsi yang dianggap masih jauh tertinggal di era kepemimpinan Jokowi.

"Ketika melakukan analisis permasalahan, berarti sedang menilai apa yang dijalankan oleh Presiden Jokowi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir," ujar dia.