Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies-Cak Imin Ingin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakar Tata Kota: Tantangannya Berat

Kompas.com - 26/12/2023, 08:00 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai ada tiga hal utama yang harus disiapkan jika ingin membangun 40 kota baru selevel DKI Jakarta.

Hal ini berkaitan dengan pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang menilai Indonesia harus membangun 40 kota baru selevel DKI Jakarta.

"Yang harus disiapkan yakni perencanaan kota yang sangat matang dan pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan," ucap Nirwono kepada Kompas.com, dikutip Selasa (26/12/2023).

Baca juga: Soal Bangun 40 Kota, Anies: Agar Tak Perlu Mengulangi Masalah di Jakarta

Selain itu, kata Nirwono, pembangunan kota baru juga memerlukan pembiayaan atau pendanaan pembangunan dan pengelolaan yang juga harus berkelanjutan.

Artinya, pemerintah nantinya harus menjamin bahwa pembangunannya tidak mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Jika Capres-Cawapres 1 ingin membangun 40 kota baru, peningkatan kelas, atau pun kualitas kota setara Jakarta, mereka harus menjabarkan dengan rinci bagaimana bentuk perencanaan kotanya," ucap Nirwono.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat dapat melihat seberapa matang perencanannya dan bagimana tahapan pelaksanaan pembangunannya.

Dalam hal ini, Nirwono menilai dengan periode lima tahun jabatan pemerintahannya nanti tidak cukup merealisasikannya, apalagi setara Jakarta.

"Serta bagaimana skema biaya pembangunan infrastruktur kotanya setara Jakarta tanpa membebani APBD atau pun APBN. Kesimpulannya, program ini tidak realistis," ucap Nirwono.

Baca juga: Anies Baswedan Akan Bangun 40 Kota Setara Jakarta, Beda dengan Proyek IKN

Agar tak mengulang masalah Jakarta

Adapun pernyataan pria yang akrab disapa Cak Imin soal 40 kota baru ini berkaitan dengan masalah perkotaan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

“Dalam rangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan maka pembangunan perkotaan harus dibikin rata di berbagai tempat,” kata Cak Imin, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Cak Imin lantas menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.

Menurutnya, ia bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan bukan tidak setuju dengan pembangunan tersebut.

Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah harus terciptanya pemerataan dan keadilan dari sebuah pembangunan.

Baca juga: Cak Imin: Kami Bertekad Bangun 40 Kota Baru Selevel Jakarta

"Kami bukan setuju atau tidak setuju IKN. yang paling penting adalah prioritas ke pemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota (di sekitarnya),” kata Cak Imin.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com