Fraksi PKS Tolak Kebijakan Pemprov DKI soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menolak kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkait vaksinasi Covid-19 berbayar pada awal Januari 2024.

Hal itu disampaikan Suhud saat melontarkan interupsi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Saya sampaikan adalah terkait keputusan Pemprov DKI menerapkan vaksinasi Covid-19 berbayar mulai Januari ini tak layak rakyat menanggung beban itu," ujar Suhud.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Masyarakat Diimbau Tetap Jalani Vaksinasi

Menurut Suhud, beban pandemi, termasuk Covid-19, merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang mengenai perlindungan kesehatan untuk rakyat.

"Untuk itu, mewakili konstituen saya, pemilih saya di daerah Cilincing, Koja, Kelapa Gading dan Kepulauan Seribu, saya tak setuju bahwa diberlakukan vaksin berbayar buat warga DKI Jakarta. Karena itu tanggung jawab dari pemerintah," ucap Suhud.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, program vaksinasi Covid-19 gratis yang diinisiasi oleh pemerintah masih tersedia hingga 31 Desember 2023.

Baca juga: Daftar Kelompok yang Masih Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Selanjutnya, pemerintah akan menerapkan sistem vaksin berbayar terhitung mulai Januari 2023.

"Vaksinasi Covid-19 kami buka sampai 31 Desember 2023 di semua pusat kesehatan. Sesudah 31 Desember vaksin mulai bayar,” kata Ani.

Selain menjalani vaksinasi, Ani juga mengimbau masyarakat agar menggunakan masker ketika beraktivitas di tengah keramaian.

"Kemudian kalau memang perlu menggunakan masker karena kesehatan kurang, silahkan pakai masker. Yang penting kondisi badan harus fit,” tutur Ani.