Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendekati Pemilu 2024, BEM UI Kecewa Peran Rakyat yang Hanya Dijadikan Penonton Drama Para Elit

Kompas.com - 02/02/2024, 12:53 WIB
Dinda Aulia Ramadhanty,
Larissa Huda

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat, yakni Rabu, 14 Februari 2024. Sejalan dengan itu, dinamika politik semakin intens.

Sayangnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menyebut peran rakyat seolah hanya sebagai penonton dari pertunjukan drama pada elit.

"Rakyat dipertontonkan dinamika demokrasi yang sakit dan jauh dari semangat pemilu yakni, jujur dan adil," ucap Ketua BEM UI Uziel dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Soal Pemilu 2024, BEM UI: Rakyat Dipertontonkan Dinamika Demokrasi yang Sakit, Jauh dari Jujur dan Adil

Menurut BEM UI, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sudah semestinya mendapatkan panggung paling megah untuk bersuara.

Kenyataannya, penguasa tak sungkan menunjukkan keberpihakannya, narasi politik identitas, diutamakannya kepentingan para elit.

"Serta narasi dengan pesan perpecahan semakin terasa menghiasi Pemilu 2024," ucap Verrel.

Verrel berujar, kondisi rakyat saat ini hanya dijadikan komoditas politik lima tahunan sebagai kebutuhan elektoral belaka.

Rakyat diluar sana yang tulus menyerahkan suaranya, kata dia, justru dikhianati melalui proses yang tak mendidik dan mendegradasi demokrasi.

Baca juga: Babak Baru Dugaan Kekerasan Seksual Ketua Nonaktif BEM UI: Diskors Satu Semester, tapi Dipertanyakan Melki

Di sisi lain, perkelahian narasi di media antar pasangan calon dengan landasan fakta ataupun kebohongan terus digaungkan.

Tanpa disadari, Verrel berujar, apa yang para elit lakukan itu semakin memperbesar celah perpecahan pada lapisan masyarakat.

"Pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia yang jujur dan adil bagi semua pihak," ungkap Verrel.

Lebih lanjut Verrel mengatakan, Pemilu 2024 akan berjalan jujur dan adil dengan hanya jika rakyat diberikan ruang yang cukup untuk berpikir dengan kritis.

Selain itu, kata Verrel, harus ada peningkatan partisipasi dalam proses demokrasi, serta terumuskannya makna hukum yang sesuai dengan pandangan keadilan pribadinya secara bebas, sebagai individu yang merdeka.

Baca juga: Sivitas Akademika UI Singgung Kebebasan Berekspresi yang Tertindas dan Keserakahan

Dengan memberikan kebebasan ini, diharapkan setiap suara yang terdengar dalam Pemilu mencerminkan kehendak murni rakyat.

"Serta mendorong terbentuknya kebijakan yang responsif, dan memastikan terwujudnya sistem demokratis yang sejati dan inklusif," tutur Verrel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com