Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis, Pemilik Warteg: Semoga Persyaratannya Tidak Dipersulit

Kompas.com - 28/02/2024, 22:59 WIB
Dinda Aulia Ramadhanty,
Abdul Haris Maulana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Aji (26), seorang pemilik warteg di Depok, Jawa Barat, berharap agar persyaratan untuk ikut serta dalam program makan siang gratis tidak dipersulit apabila program tersebut nantinya melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kalau misal nanti memang mau melibatkan UMKM dan ada tata caranya, semoga enggak dipersulit hingga warteg jadi susah gabung," ucap Aji kepada Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak, Dapat Apa Saja jika Makan di Warteg?

Aji mengungkapkan, konteks sulit yang dimaksud adalah tata cara dan syarat berkas yang kompleks dan terlalu banyak.

"Kalau berkas administrasi seperti data diri bukan jadi persoalan, saya yakin pemilik warteg lain tuh untuk data KTP atau KK masih mau, selagi masih menguntungkan bisnis," ujar Aji.

Tak hanya itu, Aji juga menyanggupi jika perlu memberi jaminan saat mendaftar menjadi supplier atau penyuplai program makan siang gratis ke anak sekolah.

"Misal, sampai ada jaminan yang harus dibawa, selagi masih berisiko kecil dan jumlahnya aman, itu juga enggak jadi masalah," imbuhnya.

Sementara itu, pemilik Warung Nasi Tapos Sumedang di Jalan Margonda Raya bernama Nung (38) berharap ada Memorandum of Understanding (MOU) apabila UMKM dilibatkan dalam program makan siang gratis.

Baca juga: Program Makan Gratis Rp 15.000, Dapat Apa Saja di Warteg?

"Baiknya ada MOU-nya biar bisa lebih terjamin dari kedua belah pihak, terutama dari sisi sana bahwa akan membayar hingga lunas, biar enggak pada sembarangan," tutur Nung.

Sebagai informasi, pemerintah akan menganggarkan Rp 15.000 untuk setiap porsi makan siang gratis di luar susu yang nantinya juga akan diberikan.

Program ini diusung oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto meengatakan, anggaran sebesar Rp 15.000 per anak didapat dari pelaksanaan uji coba atau pilot project yang telah dilakukan sebelumnya.

Baca juga: Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

"Kita kan sudah membuat pilot project, nanti kita lihat lagi," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Kantor Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com