Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin menyatakan siap bertarung di Pilkada Kota Bogor 2024.

Jenal sendiri jadi salah satu kader yang diusulkan maju sebagai calon wali kota Bogor 2024 berdasarkan hasil rapat konsolidasi dan pleno DPC Partai Gerindra Kota Bogor pada Senin (18/3/2024) lalu.

Jenal menyampaikan, niatnya maju untuk menjadi orang nomor satu di Kota Bogor itu sudah ada sejak lama.

Baca juga: Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

“Niatan pribadi untuk bergeser ke ajang kontestasi Pilkada 2024 memang syahwat itu sudah ada,” ucap Jenal saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Jenal mengatakan sudah 15 tahun dia mendengar keluhan masyarakat selama menjadi wakil rakyat. 

Keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya mengenai pendidikan gratis, kesehatan, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk setiap posyandu, hingga kurangnya ketersediaan lahan pemakaman gratis untuk masyarakat Kota Bogor tidak dapat terealisasikan di pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Menguatnya Sinyal Koalisi di Pilkada Bogor 2024..

Saat disinggung apakah permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Wali Kota yang saat itu dipimpin Bima Arya, Jenal berkata setiap kepala daerah itu memiliki skala prioritas.

Dia menilai kepemimpinan Bima Arya sebagai walikota Bogor dua periode itu sudah bagus dan berinovasi.

Ini dibuktikan dengan berubahnya wajah Kota Bogor menjadi lebih estetik.

Namun, lanjut Jenal, selama tiga periode dirinya menjadi wakil rakyat di DPRD, hal-hal itulah yang belum tersentuh atau belum maksimal, dan ini yang perlu dilakukan oleh dirinya dan juga para bakal calon walikota lainnya.

“Buktinya saya sudah tiga periode, saya mengusulkan program-program yang sama, berulang-ulang tetapi tidak pernah direalisasikan. Dari dasar itu saya seorang legislatif, berpikir bahwa kalau ada kesempatan saya akan coba bergeser ke eksekutif,” tutur Jenal.

“Contoh pada tahun 2014, ketika bayi baru lahir tidak boleh pulang karena belum punya BPJS, kedua di setiap RT ada anak yang putus sekolah dan tidak bisa sekolah, kemudian lahan pemakaman yang sampai hari ini orang masih memandang sebelah mata. Saya usulkan dari 2012, sampai detik ini belum pernah terealisasi,” lanjutnya.

Sebenarnya, Jenal sudah menampung hal-hal apa saja yang dikeluhankan masyarakat Kota Bogor selama ini.

Namun, karena kedudukannya yang hanya sebatas anggota legislatif, Jenal tak memiliki kekuasaan penuh untuk mengimplementasikannya.

“Lain cerita kalau saya ada di eksekutif, keluhan itu akan saya langsung eksekusi tentu dengan program, aturan, dan juga penyesuaian terhadap program nasional yang harus selaras,” tuturnya.

Untuk langkah selanjutnya, Jenal mengatakan mulai melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah untuk memperkuat jaringan baik di internal partai maupun kepada semua relawan dan pendukung.

“Langkah saya karena muncul dari internal maka konsolidasi yang paling fokus, memperkuat jaringan partai itu sedang kami lakukan,” tutur Jenal.