Sepakat Damai, Eks Warga Kampung Bayam Bersedia Direlokasi ke Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks warga Kampung Bayam telah bersedia untuk direlokasi dari Kampung Susun Bayam (KSB) ke rumah susun yang telah disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah menyiapkan hunian untuk warga Kampung Bayam yang tergusur, yakni di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.

Namun, warga tidak bersedia tinggal di sana. Mereka tetap memilih tinggal sementara di hunian sementara (huntara) di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.

"Warga bersedia direlokasi ke rusun yang akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta," ujar Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo saat dikonfirmasi, Senin (3/6/2024).

Prabianto menuturkan, kesepakatan tertuang dalam hasil mediasi antara eks warga Kampung Bayam dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang berlangsung hari ini.

Baca juga: Wacana Pemprov DKI soal Rusun Baru untuk Warga Kampung Susun Bayam...

Kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Kesepakatan ditandatangani bersama oleh warga dan Jakpro, sebagai bentuk tanggung jawab mereka.

"Kesepakatan perdamaian ditanda tangani oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujar Prabianto.

Hasil mediasi juga adanya kesepakatan pelatihan kerja yang akan diikuti oleh warga eks Kampung Bayam untuk membantu membuka kesempatan bekerja.

"Jakpro berkomitmen untuk membantu warga dengan memberikan pelatihan, kesempatan kerja bagi yang memenuhi persyaratan. Para pihak sepakat membangun komunikasi dan menjaga situasi kondusif di lapangan," imbuhnya.

Baca juga: Mediasi Berhasil, Eks Warga Kampung Bayam dan Jakpro Sepakat Berdamai

Nantinya, pelatihan yang disediakan Jakpro untuk warga merupakan pelatihan keterampilan yang mendukung kegiatan Jakpro maupun JIS.

Untuk diketahui, polemik warga KSB memasuki babak baru setelah Jakpro meminta agar warga segera mengosongkan rusun di samping Jakarta International Stadium (JIS) karena dianggap menempati tanpa izin.

Warga merasa tidak terima karena Jakpro telah berjanji memberikan izin warga tinggal di rusun tersebut usai pembangunannya rampung.

Akhirnya, warga mengalami bentrok dengan ratusan sekuriti utusan Jakpro. Setelah bentrok, pihak Jakpro dan warga KSB melakukan mediasi.

Setelah melakukan mediasi yang alot, warga KSB sepakat untuk berpindah kembali ke hunian sementara (Huntara) sambil menunggu proses mediasi lanjutan yang akan dilaksanakan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).